WahanaNews.co, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tata kelola program yang terus menuai kritik publik.
Di tengah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.
Baca Juga:
Beli 50 GB dan Sisa 24 GB Tiba-tiba Hilang, YLKI Sebut Konsumen Banyak Dirugikan
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan perlindungan konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, menjadi prioritas utama.
Ketua YLKI menyampaikan bahwa terdapat tujuh agenda prioritas yang perlu menjadi fokus kerja Kepala BGN yang baru dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
1. Reformulasi Tata Kelola MBG Secara Menyeluruh
Baca Juga:
Harga Tiket Pesawat Berpotensi Naik Lagi, YLKI Desak Transparansi Fuel Surcharge
YLKI meminta BGN melakukan evaluasi dan reformulasi tata kelola MBG dari hulu hingga hilir, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program MBG melalui BGN. Nilai tersebut setara dengan lebih dari sepertiga total anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun.
Dengan besarnya dana yang digelontorkan, pemerintah harus memastikan program MBG memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia tanpa mengurangi esensi pembangunan sektor pendidikan.
YLKI juga menekankan pentingnya pembukaan SPPG berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan karena pertimbangan politik maupun faktor subjektif lainnya.
