Angka tersebut menunjukkan bahwa jutaan warga negara masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perumahan. Ini adalah fakta, bukan fiksi. Dari sini kita dapat menyadari bahwa ancaman atau musuh bangsa yang sesungguhnya adalah kemiskinan dan ketimpangan itu sendiri.
Di sisi lain, kesenjangan sosial juga masih menjadi tantangan besar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan bermakna apabila manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Karena itu, pembangunan harus bersifat inklusif agar hasilnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga:
Pernyataan Said Iqbal Soal Tewasnya Tiga Pekerja Kontraktor Pipa Air Bersih Diduga Blunder: Presiden Prabowo Perlu Mengevaluasi atau Mencopotnya
Pengelolaan Keuangan Negara Harus Bertanggung Jawab
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan keuangan negara, termasuk utang pemerintah. Hingga akhir Maret 2026, posisi utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun, yang sebagian besar terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pada prinsipnya, utang bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Hampir seluruh negara memanfaatkan utang sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Namun, utang harus dikelola secara transparan, akuntabel, produktif, dan berkelanjutan agar tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
Baca Juga:
Eks Jampidsus dan Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Bukti Komitmen Prabowo Mengejar Koruptor Hingga ke Ujung Dunia
Utang negara seharusnya diarahkan untuk membiayai investasi yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, utang negara juga perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Di samping itu, masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka mengenai arah kebijakan fiskal, penggunaan utang, serta manfaat nyata yang dihasilkan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan tata kelola yang baik, utang dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar menambah beban fiskal negara.
Kritik kepada Pemerintah adalah Bagian dari Demokrasi
