Oleh TIMOTIUS GOBAY
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
PEMERINTAH terus optimal dalam membangun dan memajukan Papua.
Hal ini diupayakan agar rakyat Papua dapat sejahtera dan aman dari gangguan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Ada 2 permasalahan Papua yang menjadi fokus pemerintah, yakni pembangunan dan keamanan dari ancaman kelompok separatis yang juga kerap menyebarkan provokasi.
Sejak menjabat sebagai presiden, Joko Widodo setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat.
Sebelumnya tidak ada presiden yang mengunjungi pulau paling timur Indonesia tersebut sesering Presiden Jokowi.
Untuk pembangunan infrastruktur fisik, misalnya pembangunan Trans Papua yang sangat progresif dan transformatif, juga penyelesaian stadion Papua Bangkit yang berstandar Internasional.
Bahkan sebuah Jembatan Youtefa yang indah menawan juga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat di Jayapura, serta infrastruktur lainnya menjadi fokus pemenuhan hak masyarakat Papua di era Jokowi.
Pada akhir tahun 2020, Jokowi telah menargetkan jaringan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua dan Papua Barat dengan mendorong pembangunan Palapa Ring Timur.
Selain infrastruktur, Pemerintah Jokowi juga peduli dan concern terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua.
Angka indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua Provinsi tersebut dapat membaik, dan juga angka pengangguran dapat menurun.
Dalam strategi pembangunan nasional, Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020 untuk mendorong percepatan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Hal tersebut tentu untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat di dalam negara Republik Indonesia.
Hingga akhir tahun 2020 lalu, tercatat persentase kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen.
Angka tersebut merujuk pada jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Papua lebih dari seperempat jumlah penduduknya.
Meski demikian situasi dunia yang berada dalam krisis pandemi global ini disebut sebagai trigger factor terbesar yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, tetapi pandangan ini sering diperdebatkan.
Nyatanya, penambahan jumlah penduduk miskin di tanah Papua tidak hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 semata.
Ada berbagai faktor lain di belakangnya yang turut menyumbang angka kemiskinan di Papua.
Seperti tingginya tingkat kelahiran dimana tingkat fertilitas yang melebihi tingkat mortalitas dan migrasi tentu akan membentuk piramida penduduk menjadi sebuah piramida, dikarenakan jumlah penduduk usia bayi hingga balita akan semakin banyak dibandingkan jumlah penduduk lanjut usia.
Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur andal di Papua dan Papua Barat untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan.
Basuki Hadimuljono selaku Menpupera menuturkan, pihaknya mengambil sejumlah langkah terobosan pembangunan infrastruktur secara terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Pembangunan di Papua juga bukan tanpa hambatan, aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok separatis seperti OPM juga meresahkan masyarakat.
Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Prof Bagong Suyanto, mengatakan bahwa para pelaku aksi kekerasan terhadap masyarakat Papua dan anggota TNI-Polri harus mendapatkan proses hukum.
Kelompok Separatis Teroris (KST) tak bosan-bosannya menebar teror dan merusak perdamaian Papua.
Selain membunuh warga sipil, mereka juga membunuh seorang pelajar di Papua.
Hal ini tentu tidak bisa ditolerir, aparat keamanan di Papua tentu harus menumpas keberadaan KST agar tidak muncul korban.
Kelompok ini memang berbahaya, KST tidak hanya menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman dan progaganda, terkadang mereka juga melancarkan timah panas kepada warga sipil.
KST sebelumnya juga melakukan pembakaran alat berat milik PT Wijaya Karya (WIKA) yang sedang melakukan pembangunan jalan dari Oksibil ke Towe Hitam.
Aksi yang dilakukan oleh KST tersebut terkait dengan ditangkapnya dua orang yang membawa lima pucuk senjata dari Papua Nugini.
Selain itu, Dandim 1715/Yakuhimo Letkol Inf Christian Irreuw menyebut, KST juga sempat baku tembak dengan aparat.
Salah satu prajurit dari Yonif 403/WP yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan terluka akibat rekoset peluru yang ditembakkan di lengan sebelah kanan.
Namun kondisi prajurit masih stabil.
Permasalahan Papua baik dari segi pembangunan dan keamanan tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat tetap fokus membangun sedangkan aparat keamanan tetap siaga menjaga Papua hingga wilayah perbatasan. (Timotius Gobay, Mahasiswa Papua, Tinggal di Bali)-qnt
Artikel ini sudah tayang di baliexpress.jawapos.com dengan judul “Pemerintah Berupaya Maksimal Memajukan Papua”. Klik untuk baca: https://baliexpress.jawapos.com/read/2021/09/24/291652/pemerintah-berupaya-maksimal-memajukan-papua.
