WahanaNews.com, Jakarta - Disesalkan, banyaknya kontroversi publik yang melibatkan pimpinan atau pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya menggugah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi keberadaan lembaga riset tersebut.
Baca Juga:
Pemkot Semarang dan BRIN Sukses Budidayakan Varietas Bawang Merah Lokananta Maserati
“Jokowi perlu melihat secara objektif dan efektivitas kinerja kelembagaan BRIN pascaleburan dari seluruh lembaga riset kementerian dan nonkementerian dalam satu wadah. Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial ditengah masyarakat, sebaiknya Presiden segera membubarkan lembaga tersebut,” bilang Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kepada pers, Rabu (26/4/2023).
Ingatnya, bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat, yang kekinian adalah ancaman pembunuhan kepada warga organisasi muslim besar di Indonesia Muhammadiyah oleh aparatur sipil negara (ASN) peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin di akun facebook-nya saat mendukung pernyataan peneliti BRIN Thomas Djamaluddin yang cela Muhammadiyah lantaran melaksanakan peribadatan Idulfitri tidak sama dengan pemerintah.
“Kehebohan sebelumnya, adalah pada pernyataan peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrim di Jabodetabek. Padahal, kewenangan mengumumkan secara resmi soal itu ada di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ternyata, pernyataan tersebut dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak ada.
Baca Juga:
Fenomena Langka: Badai Matahari Dahsyat Hantam Bumi, Indonesia Waspada
Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yulihastin memprediksi banjir besar akan melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat cuaca ekstrem, kicau Erma di akun Twitternya, Selasa (27/12/2022).
Selain itu, belum usai heboh soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan per 31 Januari 2023 yang sempat ditanyakan the United Nation Educational and Cultural Organization (Unesco).
“Masalah selanjutnya adalah pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang reputasinya diakui publik dan tengah fokus mengembangkan vaksin Covid-19, serta kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya,” ungkap Mulyanto.
Keanehan lainnya, sesal Mulyanto, sementara peneliti kekurangan ruang kerja dan bahkan rebutan kursi, eh, pimpinan BRIN justru malah programkan membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya.
Karena itu, Mulyanto minta Jokowi mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh.
“Alih-alih punya prestasi pengembangan Iptek yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat atau prestasi Iptek di tingkat internasional, tetapi berita yang muncul dari BRIN dan peneliti adalah lagi-lagi soal yang mencerminkan kemerosotan kinerja lembaga ini, baik dari aspek penataan sumber manusia, organisasi, aset, infrastruktur iptek, program, dan anggaran,” dalilnya.
Sehingga, nilai Mulyanto menjadi logis, jika akhirnya Komisi VII DPR RI berdasarkan masukan dari para begawan Iptek dan masyarakat peneliti dalam kesimpulan rapat kerja dengan Kepala BRIN meminta BPK untuk memeriksa secara investigatif anggaran BRIN serta minta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN.
Lanjut Mulyanto, BRIN telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi, dan gemuk. Akibatnya, bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif. Selain itu, banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan Iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini.
“Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti Batan, Lapan, BPPT, dan LIPI yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” tutup Pak Mul.
[Tumpal Alpredo Gultom]
