WahanaNews.co | Permintaan warga Baduy Dalam untuk menghapus sinyal internet dari wilayah mereka dinilai Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hary Budiarto adalah masalah politik.
Komentar itu disampaikan lantaran ia curiga bagaimana suku Baduy Dalam bisa tahu ada layanan internet, padahal warga sekitar tak memiliki smartphone.
Baca Juga:
Bos NVIDIA Ungkap AI Bisa Jadi Senjata RI Genjot Pertanian
"Dia pegang hp enggak juga. Mungkin ada orang-orang yang kalau menurut saya itu sih masalah politik," kata dia di sela peluncuran 11.000 beasiswa Google Career Certificates (GCC), Kamis (15/6/2023).
Ia menganalogikan jika seorang memiliki ponsel pintar namun layanan internet dihapus, pasti pengguna akan marah ketika layanan dimatikan. "Tapi kan di Baduy Dalam dia nggak punya hp, tapi bisa tahu internet bisa masuk ke sana tuh dari mana?" Katanya.
Ia justru curiga ada masalah lain di balik permintaan pemutusan layanan internet di Baduy Salam. Namun Hary enggan berkomentar lebih lanjut soal faktor lainnya itu.
Baca Juga:
Gara-Gara Jaringan Internet, Puluhan Siswa SD di Doreng Jalani ANBK di Pusat Kota Maumere
Sebelumnya, Tetua adat Baduy meminta kawasan Baduy Dalam, Desa Kanekes, Leuwidamar, Lebak, bersih dari sinyal internet. Mereka tak ingin masyarakat Baduy terpengaruh oleh konten negatif internet.
Permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Tangtu Tilu Jaro Tujuh, Wakil Jaro Tangtu, Tanggungan Jaro 12, Wakil Jaro Warega, serta diketahui oleh Jaro Pamarentah atau Kepala Desa Kanekes kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, 1 Juni.
Terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menjelaskan pihaknya menghargai permintaan dari tetua suku Baduy itu.
