Selain itu, kata Satriwan, program ini
menemui banyak kendala karena sepenuhnya dilakukan secara daring selama
pandemi.
Kondisi itu menyebabkan banyak para
peserta di daerah dihadapkan dengan persoalan infrastruktur, jika sewaktu-waktu
kehilangan mati lampu atau internet.
Baca Juga:
Mantan Kepala BIN Indonesia Tegaskan Pramuka Tetap jadi Ekstrakurikuler Wajib
Menurutnya, persoalan itu tak bisa
dilepaskan dari kondisi banyak guru atau peserta di daerah atau pelosok.
Karena bergantung pada infrastruktur,
guru penggerak juga terkesan eksklusif sebab tak semua daerah memiliki
infrastruktur yang sama.
"Terkesan tidak mengafirmasi
justru guru-guru yang marjinal, tidak punya gawai dan laptop. Dan di daerah
tidak ada listrik," kata Satriwan.
Baca Juga:
Soal Kelebihan Tunjangan Guru Rp23 T Era Anies Mendikbud, Kemenkeu Angkat Suara
Satriwan meminta Kemendikbud tak
buru-buru menyelesaikan program tersebut di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).
Ia mengaku banyak menerima laporan
dari guru yang antusias mengikuti program tersebut meski dalam keterbatasan
infrastruktur.
"Saya meminta Kemendikbud
bersabar agar latihan guru penggerak ini tidak dipaksakan untuk diselenggarakan
di masa pandemi seperti ini. Lagi-lagi tidak akan efektif karena bergantung pada
digital," katanya.
