WAHANANEWS.CO, Jakarta - Komitmen menjaga integritas lembaga ditegaskan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dengan mendorong seluruh anggotanya memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di daerah.
Penegasan itu disampaikan Ketua Adkasi Siswanto saat melakukan audiensi terbatas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis (13/2/2026).
Baca Juga:
PDIP Tegas Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Dalam pertemuan tersebut, Adkasi menekankan pentingnya seluruh anggota DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional serta membangun sinergi dengan KPK guna menutup celah penyimpangan di daerah.
"Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto saat dihubungi dari Semarang, Kamis (13/2/2026).
Audiensi itu diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
Baca Juga:
Menko Yusril Nilai Pilkada Melalui DPRD Merupakan Opsi Konstitusional
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak memperkuat komitmen bersama bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pencegahan serta pendidikan antikorupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Disambut positif langkah Adkasi untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPK sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di daerah, demikian disampaikan Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo.
"Kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah," ujarnya.
KPK juga mendorong penguatan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan kebijakan hingga pelaksanaan program.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
