WahanaNews.co, Jakarta - Saat ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berperan sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintah setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (21/2).
Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN menandai bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
DJP Kalbar Fokus Maksimalkan Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Sebelumnya, selama hampir satu dekade, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan sejak Pemilihan Presiden 2014.
Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai yang ada di DPR RI menjadi bagian dari koalisi yang mendukung Jokowi.
Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi secara perlahan-lahan memperkuat dukungan di periode keduanya.
Baca Juga:
Wakil Baleg DPR: Periode Ini Harus Ada Pemekaran Daerah
Pada Pemilihan Presiden 2019, Jokowi mendapat dukungan dari PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP, yang setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI.
Kekuatan Jokowi semakin bertambah setelah pemilihan tersebut, di mana ia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Prabowo, yang sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam dua pemilihan presiden berturut-turut, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, sementara Sandiaga Uno, yang pada saat itu merupakan kader Gerindra, diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
