WahanaNews.co | Koordinator
Aliansi Rakyat Anti Koruptor atau ARAK, Heri Ferdinant menyayangkan sikap Novel
Baswedan dkk yang ngotot harus lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurut Heri, gaya yang diperlihatkan Novel Baswedan
dkk ini kayak orde baru (Orba) yaitu mempertahankan kekuasaan dengan berbagai
cara.
Baca Juga:
Novel Baswedan ke Belanda
Padahal, berdasarkan hasil asesmen TWK, Novel
Baswedan dkk dinyatakan tidak lulus tes alias gagal.
"Sikap Novel dkk, ini kan cara yang tidak sehat. TWK
ini kan tes khusus karena KPK ini juga lembaga yang merupakan perwujudan agenda
reformasi soal penuntasan KKN," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/5).
Heri menyampaikan pelaksanaan asesmen TWK oleh KPK
untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN merupakan sebuah amanat
Undang-undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang
Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No. 1/2021
tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.
Baca Juga:
Gugatan di PTUN Eks Pegawai Terkait TWK, KPK Siap Hadapi
Sebanyak 1.351 pegawai KPK mengikuti rangkaian asesmen
tes TWK mulai dari 18 Maret hingga 9 April 2021.
Hasil asesmen sebagai berikut, Pegawai yang memenuhi syarat
(MS) sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75
orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang.
Presiden Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM-SDM
terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Karena itu, sambung Heri, pengalihan status pegawai
KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya
untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
"Jika SDM KPK itu terbaik, tentu harus melewati
berbagai ujian dan kompetensi yang terbaik juga. Ibarat kata bukan yang biasa
tapi luar biasa," jelasnya.
"Jadi jika SDM nya cengeng karena tidak lulus, ya
memang betul tidak bisa lulus, karena punya mental baperan," imbuh pria yang
biasa dipanggil Barong ini.
Heri menegaskan, kualitas SDM KPK bisa rusak jika
orang seperti Novel Baswedan dkk ini dipertahankan.
Bagi Heri, gaya yang diperlihatkan Novel Baswedan ini
kayak orde baru.
"Mereka ingin bertahan dan kerja di KPK selamanya,
sindrom berkuasa. Jadi mengunakan berbagai cara untuk mempertahankan diri,
seolah-olah Novel merasa dirinya tidak boleh dihentikan di KPK. Ini bisa jadi
rezim di KPK, " tegas lulusan UPN Veteran Jakarta ini menutup pembicaraannya.
Secara terpisah, Koordinator Tim Pembela Demokrasi
Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan salah besar jika ada kelompok
yang mengkultus individukan dan memuja Novel Baswedan di institusi KPK.
Pasalnya, ada atau tidak Novel Baswedan, lembaga
antirasuah itu tetap ada.
"Perdebatan seputar penonaktifan Novel Baswedan dkk
dari tugas-tugasnya selaku Penyidik KPK, dengan menggerakkan puluhan profesor doktor
atau guru besar, untuk menolak penonaktifan Novel Baswedan merupakan langkah
yang mubasir. Aksi ini juga tidak memiliki dasar hukum apapun bahkan menodai
Independensi KPK," tegas Petrus di Jakarta, Rabu (19/5). (WN)
