WAHANANEWS.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menilai pandangan yang menyebut pimpinan KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan pandangan yang tidak tepat menurut hukum.
Pernyataan itu disampaikan Tanak menanggapi pandangan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut pimpinan KPK tidak berwenang menetapkan tersangka dalam perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga:
Jangan Sampai Ketahuan, Ini 10 Kebiasaan Lucu Tamu Hotel Pemula
"Pernyataan Prof Mahfud MD bahwa pimpinan KPK tidak berwenang menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah pandangan yang keliru menurut hukum atau tidak benar menurut hukum," kata Tanak kepada RMOL, Rabu dini hari, 11 Maret 2026.
Ia menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana yang termasuk dalam ranah hukum publik. Karena itu, pelaksanaan penegakan hukumnya sepenuhnya menjadi kewenangan negara sebagai badan hukum publik.
Menurutnya, kewenangan negara tersebut tidak dijalankan langsung oleh negara secara abstrak, tetapi dilimpahkan kepada organ negara atau lembaga negara melalui mekanisme yang diatur dalam UU.
Baca Juga:
KPK Amankan Fikri Thobari dan Empat Tersangka Lain Terkait Dugaan Suap Proyek Pemkab
Ia menegaskan, pelimpahan kewenangan tersebut dalam teori hukum administrasi negara dikenal sebagai atribusi kewenangan yang diberikan melalui proses politik hukum sesuai ketentuan konstitusi.
"Pelimpahan kewenangan negara kepada organ negara tersebut dilakukan melalui kewenangan atribusi yang diberikan melalui proses politik hukum oleh eksekutif dan yudikatif UU sesuai ketentuan UUD 1945," kata Tanak.
Lebih jauh Tanak menjelaskan bahwa organ negara pada dasarnya merupakan badan hukum publik yang tidak dapat bertindak sendiri seperti manusia, sehingga pelaksanaan kewenangannya dijalankan oleh pimpinan lembaga secara ex officio.
