WahanaNews.co, Makassar - Indonesia sudah 25 tahun menjalani reformasi ketika tahun 1998 muncul harapan untuk memberantas nepotisme, kolusi, dan korupsi, hingga menjadi semangat yang luar biasa.
Hal itu diungkapkan calon presiden nomor urut satu Anies Rasyid Baswedan (kanan), di forum diskusi interaktif Capres 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Mahasiswa Penggugat Presidential Threshold dapat Pujian dari Anies Baswedan
"Di tahun ini 2023 yang kita rasakan sekarang, kita sekarang tinggal di Konoha di mana tidak ada keberanian untuk mengucapkan kebenaran. Ini menggambarkan adanya kemunduran dan angka statistiknya menunjukkan itu," sambungnya.
Lebih jauh, Anies siap mewujudkan keadilan bagi masyarakat jika terpilih sebagai presiden.
"Bagaimana kita menjaga keutuhan ini dengan mengubah orientasinya, bila orientasi kemarin pada pertumbuhan yang luar biasa maka kami melihat ke depan kita harus mengedepankan faktor keadilan di dalam pembangunan," jelasnya.
Baca Juga:
Kuliah Kebangsaan Anies Baswedan "Lentera Demokrasi Jalan Menuju Keadilan Sosial"
Anies juga menyoroti tingginya angka ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia Timur. Kondisi itu disebutnya terjadi selama 10 tahun terakhir.
"Saya ingin tunjukkan gapnya bagaimana ketimpangan itu terjadi. Sumber daya manusia, indeks SDM antara Jawa dengan luar Pulau Jawa itu gapnya 10 tahun," paparnya.
Anies menyatakan bahwa disparitas antara Jawa dan daerah lain, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, mencapai 69 persen.
Dia mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Jawa saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, sementara di daerah lain kondisinya masih sebanding dengan tingkat SDM di Jawa sepuluh tahun yang lalu.
"Jawa dibandingkan dengan Sulawesi, Kalimantan, angka indeks pembangunan manusia di Jawa tahun 2013 angkanya 69, 2022 di Sulawesi, Kalimantan, Maluku Papua, 69. Bukan selisih angkanya saja tapi tahunnya juga, gapnya 10 tahun. Ini adalah PR yang harus kita selesaikan bersama," ujar Anies.
"Dan bila ketimpangan ini dibiarkan maka ketimpangan ini akan menjadi faktor yang akan menyulitkan menjaga suasana bersatu di republik ini. Suasana bersatu itu sangat dipengaruhi oleh faktor ketimpangan," tambahnya lagi.
Sebelumnya, pada Sarasehan Nasional IKA UNM, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memberikan penilaian terhadap penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan skor 5 dari skala 10.
Pertanyaan awal kepada Ganjar berkaitan dengan situasi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Ganjar mengungkapkan pandangannya bahwa penegakan hukum belakangan ini mengalami penurunan.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
