WahanaNews.co | Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, bertemu Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, membahas persoalan hukum di institusi TNI.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/9/2022) malam, Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan, persoalan hukum paling banyak yang dihadapi TNI adalah masalah terkait dengan pertanahan.
Baca Juga:
Dugaan Pemalsuan Dokumen PBB, Yusril Diadukan ke Bareskrim
"Karena, secara faktual, TNI menguasai tanah-tanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan, baik atas nama TNI maupun Kementerian Pertahanan," kata dia.
Dia menjelaskan, sebagian lagi lahan-lahan sekian lama berada dalam kekuasaan TNI, saat ini diklaim dan diakui masyarakat sebagai lahan mereka.
Bahkan, tidak sedikit jumlah lahan-lahan tersebut saat ini dikuasai, baik oleh warga maupun perusahaan swasta, dan dijadikan pemukiman atau lahan kegiatan bisnis.
Baca Juga:
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari PBB, Fahri Bachmid Jadi Penjabat Ketum
Sebaliknya, kata dia, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang sudah inkracht mengalahkan TNI dalam sengketa tanah berhadapan dengan warga.
Namun, eksekusi atas putusan tersebut dalam praktik tidak dapat dilaksanakan.
Yusril Ihza Mahendra, yang juga pakar hukum tata negara itu, menyarankan alangkah baiknya jika TNI menginventarisasikan lahan-lahan yang diakui milik TN dan menganalisis satu demi satu keabsahan kepemilikan lahan-lahan tersebut.
