"Nomor urut parpol yang saat ini memiliki kursi di DPR juga hari ini tidak urut. Ini akan menjadi rancu ketika nomor urut yang akan diperebutkan oleh partai baru itu menjadi tidak berurutan.
Ini kan rancu dan lucu," terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Ermi, kondisi demikian pun telah mencerminkan jika partai lama tidak berani bertarung secara fair dilapangan terkait dengan adanya wacana tersebut.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029
Ermi juga menyampaikan dalam membuat aturan itu harus holistik, objektif, adil dan mengandung keumuman, mengakomodir berbagai perspektif serta tidak hanya sudut pandang dan kepentingan sepihak pembuat aturan
"Kalau kawan-kawan di DPR ini negarawan dan punya kepercayaan diri yang besar, menghadapi pemilu 2024, kenapa tidak kita mulai lagi dari nol dengan nomor urut yang berbeda. Kan periode sebelumnya juga seperti itu," paparnya.
Oleh sebab itu, Ermi pun berharap, khususnya sebagai Partai Gelora, agar pemerintah bisa bersifat objektif dan holistik dalam tanggapi wacana tersebut.
Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Umumkan 150 Pengurus Baru DPP Partai Golkar
"Dan bisa mengeluarkan regulasi yang fair serta tidak merugikan, juga menguntungkan salah satu pihak, fokus pada substansi," tuturnya.
Sebelumnya, dalam sejumlah media Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah menyampaikan bahwa wacana tersebut akan tetap dibahas kembali oleh pemerintah. Sebelum benar-benar akan diakomodir ke dalam Perppu Pemilu.
"Itu kan baru di tingkat teknis. Tapi kan saya harus bicarakan di tingkat pemerintah," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2022) kemarin.
