WAHANANEWS.CO, Jakarta -Kekhawatiran publik soal independensi hakim Mahkamah Konstitusi kembali mencuat, namun Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan keyakinannya bahwa para mantan kader partai yang duduk sebagai hakim MK mampu menjaga integritas dan berdiri di atas kepentingan negara.
Keyakinan itu disampaikan Bahlil saat dimintai tanggapan mengenai sorotan publik terhadap independensi Adies Kadir, hakim MK yang sebelumnya dikenal sebagai kader Partai Golkar, ketika ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/2/2026), usai prosesi pembacaan sumpah jabatan.
Baca Juga:
Arief Hidayat: Putusan MK Nomor 90 Jadi Titik Balik Bangsa
“Kalau kita mau bicara seperti itu, kan beberapa hakim MK, baik dulu maupun sekarang juga pernah menjadi kader partai politik, dan itu tidak hanya di Partai Golkar,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan.
Ia lalu mencontohkan sejumlah nama hakim konstitusi dari latar belakang politik berbeda untuk menegaskan bahwa fenomena tersebut bukan hal baru dalam sejarah Mahkamah Konstitusi.
“Pak Hamdan Zoelva yang semula kader Partai Bulan Bintang, kemudian sekarang dari PPP ada Pak Arsul Sani,” ujar Bahlil melanjutkan.
Baca Juga:
Uji Materi ke MK, Refly Tegaskan Expert Opinion Dilindungi
Menurut Bahlil, pengalaman politik justru menjadi bekal kedewasaan bagi para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Jadi, kader-kader politik ini dewasa semua, negarawan,” kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa sejak dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, seseorang harus melepaskan seluruh atribut dan kepentingan partai politiknya.
