WahanaNews.co | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membocorkan anggaran yang ikut menjadi korban pelaksanaan Formula E di Jakarta.
Sementara, Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif, blak-blakan membongkar tujuan di balik pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Formula E, KPK Sudah Periksa Beberapa Pihak
Pelaksanaan Formula E menjadi polemik setelah PDI Perjuangan dan PSI menolak ajang gelaran balapan mobil listrik itu.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra, mengungkapkan, balapan Formula E tak masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Gubernur Anies Baswedan.
Apalagi, Anggara menyebutkan adanya fakta bahwa Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai sebesar Rp 160 miliar pada tahun 2019.
Baca Juga:
DPRD Jakarta akan Bahas Venue Formula E Bulan Depan
Namun, anehnya, pada tahun yang sama, Pemprov DKI Jakarta mampu membayar commitment fee yang besarannya mencapai dua kali lipat dari anggaran pembebasan lahan, yakni Rp 360 miliar.
"Faktanya, Pemprov DKI gagal membayar pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Rp 160 miliar, tapi di tahun yang sama juga, kita sedang membayar commitment fee di akhir tahun 2019 Rp 360 miliar," kata Anggara, dalam diskusi daring Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?, Jumat (1/10/2021).
Selain itu, Anggara menuturkan, anggaran revitalisasi GOR dan lapangan menjadi korban pelaksanaan Formula E.
