Padahal, program revitalisasi GOR dan lapangan masuk dalam target capaian di RPJMD.
"Banyak anggaran revitalisasi GOR dan lapangan itu harus dikalahkan dengan kegiatan ini (Formula E). Padahal revitalisasi GOR itu ada target capaian jelasnya di RPJMD," ungkap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Formula E, KPK Sudah Periksa Beberapa Pihak
Fraksi PSI Pertanyakan penggunaan anggaran APBD untuk pelaksanaan ajang balap Formula E di ibu kota.
Menurut Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra, jika gelaran Formula E memang menguntungkan, seharusnya sumber anggaran berasal dari pihak swasta.
"Sebenarnya yang paling penting, kalau memang kegiatan ini menguntungkan, sebenarnya harusnya diserahkan saja ke pihak swasta. Jangan menggunakan APBD," kata Anggara.
Baca Juga:
DPRD Jakarta akan Bahas Venue Formula E Bulan Depan
Apalagi, lanjut Anggara, berdasarkan riwayat pelaksanaan Formula E selama 8 tahun di 24 kota di dunia, hanya Kota Montreal di Kanada dan DKI Jakarta, Indonesia, yang menggunakan dana publik.
Sisanya, 22 penyelenggaraan Formula E di dunia memakai pembiayaan swasta.
"Mengingat apa? Karena, dari 24 kota penyelenggaraan selama 8 tahun Formula E berjalan, yang menggunakan dana publik itu hanya Montreal tahun 2017, dan DKI Jakarta yang akan melaksanakannya menggunakan dana publik. Di luar dari itu semuanya pakai pembiayaan swasta," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
