WahanaNews.co, Jakarta – Kebijakan pemerintah terkait pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dikritik PDI Perjuangan dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.
Baik PDI-P maupun Muhaimin menilai, keputusan pemerintah berutang guna membeli alutsista tidak tepat, mengingat banyak kebutuhan masyarakat yang masih harus dipenuhi oleh negara. Belakangan, sentilan itu dijawab oleh Partai Gerindra.
Baca Juga:
Kunci Keberhasilan Sertipikasi Wakaf Pada Kantah Kab Malang: Kolaborasi dengan Stakeholder
Partai pimpinan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto itu justru menuding pihak yang mengkritik pembelian alutsista tak paham persoalan geopolitik.
Kritik PDI-P perihal ini berulang kali disampaikan oleh sekretaris jenderal (sekjen) Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah pimpinan Prabowo mengambil langkah yang tak berpihak kepada rakyat.
"Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo menambah hutang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024), melansir Kompas.com.
Baca Juga:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Serahkan 40 Sertipikat Tanah Elektronik Kepada Kemenhub
"Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri," lanjutnya.
Hasto juga menyoroti kebijakan Kemenhan mengenai pembentukan perusahaan teknologi militer untuk pengadaan alutsista.
Katanya, perusahaan tersebut justru diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo selaku Menteri Pertahanan.
