WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kursi Wakil Menteri Keuangan yang mendadak kosong dinilai bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bisa menjadi pemantik perubahan lebih luas di jajaran kabinet.
Kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan terjadi setelah Thomas Djiwandono dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Baca Juga:
Wamenkeu Thomas Tinjau Kinerja KPPN Jakarta III dan VII Jelang Akhir Tahun Anggaran
Situasi tersebut dinilai berpotensi membuka pintu reshuffle di kementerian lain seiring dinamika politik yang menyertainya.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai perubahan pada satu jabatan strategis sering kali berdampak ke pos lain dalam struktur pemerintahan.
“Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” ujar Arifki di Jakarta pada Rabu (28/01/2026).
Baca Juga:
Wamenkeu Suahasil Nazara: Profesi Akuntan Berperan Penting Wujudkan Visi Indonesia 2045
Menurut Arifki, posisi Wakil Menteri Keuangan berada di sektor krusial yang langsung bersentuhan dengan stabilitas fiskal dan kebijakan ekonomi nasional.
Kondisi itu kerap dibaca sebagai sinyal bahwa presiden tengah menilai ulang efektivitas kinerja kabinet secara keseluruhan.
“Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk menyelaraskan posisi di kementerian lain,” jelas Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia tersebut.
Arifki menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang hak prerogatif.
Ia menilai presiden memiliki opsi untuk mengambil langkah minimal dengan hanya mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan.
Namun, apabila terdapat sektor lain yang dianggap perlu penguatan, perombakan di kementerian lain dinilai sebagai langkah yang rasional.
“Ini momentum yang sering disebut sebagai kesempatan berbenah. Presiden bisa memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu posisi,” kata Arifki.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
