WahanaNews.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi wacana mengenai kemungkinan Partai Demokrat mendapatkan kursi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Hasto menyampaikan peringatan bahwa saat ini Demokrat berperan sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Didominasi Penegak Hukum, MAKI: Pimpinan Baru KPK Tak Mewakili Masyarakat dan Perempuan
“Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi,” kata Hasto usai Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023), mengutip Kompas TV.
"Sikap sebagai pihak oposisi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarahnya, adalah bagian yang penting dalam membangun demokrasi yang sehat, dengan berperan sebagai lawan dari pemerintahan yang ada. Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan," ujar Hasto.
Namun, Hasto menjelaskan bahwa situasinya akan berbeda jika Partai Demokrat secara resmi menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Baca Juga:
Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Ketua KPK: OTT Tetap Senjata Utama
Namun, ada satu masalah yang perlu diperhatikan, menurut Hasto, yaitu bahwa hingga saat ini partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memegang peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
Hasto menekankan bahwa PDIP sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. PDIP tidak ingin ikut campur dalam hak prerogatif presiden.
Namun, dari sisi lain, Hasto menyatakan bahwa Jokowi biasanya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika ingin melakukan perombakan kabinet.
"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hasto.
Seperti diketahui, isu perombakan kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka setelah adanya peristiwa penegakan hukum yang menyeret nama dua menteri Jokowi.
Adapun dua menteri yang dimaksud itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariptedjo.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan.
Terkait pengusutan itu, KPK telah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo yang berada di Komplek Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.
Bahkan, baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa politikus Partai NasDem itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kemudian mengenai Menpora Dito Ariotedjo, belakangan namanya diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
