WahanaNews.co, Jakarta - Dalam rapat antara anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Riswan Tony, dengan Komisi II KPU di Gedung DPR, Jakarta, Riswan menyoroti gaya hidup mewah anggota KPU.
Ia mengusulkan pengurangan anggaran untuk tahapan Pemilu 2025 sebagai respons terhadap pengeluaran yang dianggapnya berlebihan.
Baca Juga:
Pjs. Bupati Labuhanbatu Utara Saksikan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati
Riswan awalnya mempertanyakan aktivitas anggota KPU selama empat tahun terakhir.
"Selama empat tahun ini, apa yang mereka lakukan? Bayangkan, dengan anggaran yang besar, mereka sering bolak-balik Jakarta, bahkan menyatakan bahwa pusat sering mengadakan rapat tanpa henti," ucapnya, melansir Detik, Kamis (16/5/2024).
"Dengan mereka datang ke sini setiap minggu, maka kita harus mempertimbangkan pengurangan anggaran untuk tahun depan. Kita tidak memiliki pemilihan setiap tahun, jadi mengapa kita masih mengalokasikan dana dalam jumlah besar?" lanjutnya.
Baca Juga:
Evaluasi Kinerja KPU Toba: Pemuda Kecewa, Demokrasi dalam Pertaruhan
Menurut Riswan, anggaran yang terlalu besar telah mengubah gaya hidup anggota KPU, dengan beberapa di antaranya bahkan terlihat seperti tokoh fiksi Don Juan.
"Ini sungguh mengejutkan. Mereka memiliki anggaran besar, dan hasilnya, beberapa dari mereka hidup mewah seperti Don Juan. Mereka menyewa jet pribadi, pergi berpesta, dan tidak hanya itu, kita semua sudah mendengar tentang hal itu, dan DKPP pasti mengetahuinya juga," ungkapnya.
"Kami meminta Ketua DKPP untuk memberikan transparansi. Jika mereka tidak mau membuka informasi tersebut, maka kami akan meminta kebijakan tertutup," tambahnya.
Namun, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengklaim bahwa penyewaan jet pribadi tersebut dilakukan semata-mata untuk memantau logistik pemilu.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Rezka Oktoberia, meragukan alasan yang diajukan oleh Hasyim.
"Monitoring apa yang urgent? Sehingga mesti menggunakan private jet ke Denpasar Bali 10 Januari 2024. Untuk memonitor surat suara terkirim, apa harus pakai private jet? Dengan banyaknya pesawat commercial lainnya yang ada setiap waktu," ujar Rezka kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).
Rezka mengungkit kegiatan Hasyim di Denpasar yakni monitoring gudang logistik dan sortir surat suara Pemilu 2024 di kabupaten Badung serta penyerahan berita acara pinjam pakai gedung Graha Pemilu Alaya Giri Nata dari Kabupaten Badung.
Hal ini membuat Rezka menanyakan urgensi sehingga harus menggunakan private jet.
"Apa urgensinya?? Dan ini pakai dana anggaran mana? APBN? Kalau iya mata anggaran apa?" ujar Rezka.
Rezka juga menyoroti pernyataan Hasyim yang menyebut penggunaan private jet lantaran hanya memiliki waktu 75 hari untuk pengadaan logistik.
Rezka mengatakan dalam rapat DPR, waktu 75 hari telah diperhitungkan sehingga menurutnya hal tersebut bukan menjadi alasan.
"Tidak tepat dan tidak betul itu Ketua KPU menjawab untuk memonitoring ke Bali harus menggunakan private jet dan dikaitkan 75 hari pengadaan logistik. Di rapat maraton saat penyusunan itu, kita sudah hitung semua waktu dan tahapan, mestinya nggak alasan lagi 75 hari itu. Mengada-ada aja Ketua KPU itu," ujarnya.
"Tidak ada yang urgent, kalaupun urgent misal mengantar ke daerah pedalaman, karena tidak bisa ditempuh armada biasa. Mungkin bisa kita cek dan dalami. Tapi ini Bali, mana ada daerah pedalaman di Bali. Destinasi wisata yang besar, dan penerbangan untuk ke Bali sangat banyak. Jadi ketua KPU jangan mencari alasan," sambungnya.
Lebih lanjut, Rezka menyinggung mobil dinas para jajaran KPU yang disebutnya lebih dari satu dan rumah dinas yang tidak ditempati. Rezka meminta KPU memberikan penjelasan terkait hal ini.
"Ada point lain dalam raker kemarin yang berkali-kali saya tanya juga tapi tidak bisa di jelaskan oleh Ketua KPU atau komisioner lainnya dan bahkan kesekjenan KPU, yaitu tentang mobil dinas mereka yang diduga lebih dari 1 (ada 3). Juga terkait rumah dinas, mereka tidak tinggal di rumah dinas tapi apartemen di Jl Setiabudi, Kuningan, Jakarta. Mereka tidak bisa jawab, setelah saya minta penjelasan berkali-kali," tuturnya.
Hal ini, menurutnya, penting diketahui agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Rezka juga meminta BPK dan KPK ikut melakukan pengecekan.
"Ini perlu dipertanyakan, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Kami DPR harus melakukan fungsi pengawasan. BPK dan KPK harus cek ini, periksa penggunaan anggarannya. Dan mungkin ini juga ada ke daerah lain. Ini juga harus dicek lagi dan kita dalami," ujarnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
