Mekanisme pencocokan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus diubah dengan cara melibatkan masyarakat yang sudah melek internet, mencapai 200 juta orang.
"Mesti dilakukan sejak sekarang," kata dia.
Baca Juga:
Penipuan Berkedok Petugas Bank, Berujung Pencurian Data via NFC
Bukan tidak mungkin, menurut Agung, Bjorka punya tujuan politik Pemilu 2024 di Indonesia.
Jangan sampai Pemilu 2024 dibobol hacker.
"Kalau nantinya sistem pemilu kita diretas hacker, tentu implikasi politiknya ada besar," kata dia.
Baca Juga:
Cerita Hacker Baik Retas 100 Penjahat Dark Web Pakai 'Jin'
Namun, dengan upaya maksimal, dengan penerapan praktik terbaik yang paling mutakhir, keamanan data Pemilu 2024 bakal sulit dibobol.
Pemerhati kepemiluan, Titi Anggraini, juga membagikan pandangannya.
Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menilai kasus Bjorka harus meningkatkan kewaspadaan penyelenggara Pemilu 2024 soal potensi serangan siber.
