WAHANANEWS.CO, Jakarta -Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mengemuka setelah Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan, memantik spekulasi publik soal arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke depan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan posisi partainya yang menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kepada Presiden Prabowo Subianto saat ditemui di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Baca Juga:
Bahlil Teratas Daftar Reshuffle, CELIOS Rilis Evaluasi Kinerja Kabinet
Menurut Sarmuji, Golkar sejak awal konsisten memandang reshuffle sebagai hak prerogatif presiden yang mencakup waktu, cakupan, hingga alasan dilakukannya perombakan kabinet tersebut.
"Golkar konsisten urusan reshuffle menjadi kewenangan penuh presiden baik soal waktu, cakupan, alasan maupun hal lain yang berkaitan dengan reshuffle," kata Sarmuji kepada wartawan.
Sikap senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron yang menilai pergantian menteri atau wakil menteri sepenuhnya berada di tangan presiden sesuai kebutuhan pemerintahan.
Baca Juga:
Keppres Terbit, Prabowo Resmi Ganti Kepala Bapanas dan Tugaskan Amran Sulaiman Amankan Swasembada
"Urusan menteri atau wakil menteri adalah hak prerogatif presiden, oleh karenanya apakah ada reshuffle ataupun tidak, diserahkan sepenuhnya kepada presiden," ucap Herman Khaeron.
Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat menghormati setiap keputusan yang diambil kepala negara demi kelancaran roda pemerintahan.
"Silakan jika itu kebutuhan presiden," sambungnya.
