WahanaNews.co | Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) tak banyak bicara saat ditanya terkait wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar yang belakangan mencuat.
Sebelumnya, beberapa waktu terakhir muncul wacana Munaslub Golkar yang salah satu agendanya mencongkel Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.
Baca Juga:
Daftar Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024–2029
Sebagai gantinya, dua elite Golkar yakni Bamsoet dan Menko PMK Luhut Binsar Pandjaitan disebut akan dimajukan menjadi ketua umum.
Merespons wacana itu, Bamsoet tak banyak bicara soal munaslub. Bamsoet malah menjawab dengan jadwal Munas Golkar yang bila sesuai jadwal baru digelar pada 2024 mendatang.
"Ah itu (Munaslub) adalah domain Ketua Umum, saya hanya Wakil Ketua Umum," kata Bamsoet saat ditemui di Perpusnas, Jakarta Pusat, Selasa (25/07/23).
Baca Juga:
Bahlil Lahadalia Umumkan 150 Pengurus Baru DPP Partai Golkar
"Tahun depan jadwal Munas," sambung pria yang juga dikenal sebagai Ketua MPR itu.
Sebelumnya, desakan mencopot Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Golkar berembus. Desakan itu bermula dari rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang mengusulkan gelaran munaslub.
Salah satu alasan desakan itu adalah Airlangga dinilai tak mampu mengangkat elektabilitas Golkar untuk 2024. Elektabilitas rendah Airlangga di berbagai survei juga menjadi sorotan kalangan yang mengusulkan munaslub.
"Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air," ucap politikus senior Golkar Lawrence TP Siburian di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7).
Airlangga telah merespons wacana itu. Ia menegaskan pergantian ketua umum hanya dilakukan melalui musyawarah nasional.
Ia berkata tak akan ada munaslub Golkar seperti yang digaungkan sejumlah politisi senior.
"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar, ke 2024," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).[eta]
