WahanaNews.co | Sebuah situasi langka terjadi di lantai
politik nasional.
Fadli Zon,
yang selama ini cenderung tak pernah mau sepakat dengan apapun langkah Presiden
Joko Widodo alias Jokowi, tiba-tiba menyatakan sependapat dalam konteks UU
Pemilu dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Baca Juga:
Perludem: Penolak Revisi UU Pemilu Alami Amnesia Elektoral
Diberitakan
sebelumnya, dalam silaturahmi dengan para mantan Tim Sukses di Pilpres 2019,
Jokowi mengisyaratkan penolakannya terhadap upaya revisi UU Pemilu serta
normalisasi jadwal Pilkada Serentak ke tahun 2022 dan 2023.
Alasan
Jokowi, kurang baik bila sistem Pemilu selalu berubah setiap lima tahun, dan
energi bangsa Indonesia di 2022 sebaiknya difokuskan dulu pada penanganan
pandemi Covid-19.
Di luar
dugaan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan dalil
serupa bahwa keputusan partainya mendukung Pilkada Serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk
menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah setiap lima tahun.
Baca Juga:
Revisi UU Pemilu, Perludem: KPU Cuma Membeo
Fadli
menyampaikan hal itu untuk menepis adanya anggapan telah terjadi "pecah kongsi"
antara Partai Gerindra dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ia mengatakan, langkah partainya mendukung Pilkada Serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal
AniesBaswedan, yang masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta
akan habis pada 2022, melainkan menjaga konsistensi UU Pemilu.
Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra
tersebut tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi Pilkada di suatu
daerah, termasuk di DKI Jakarta.
"Saya kira enggak bisa dilihat
kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus, kan semua kena. Banyak Gubernur, Bupati, Wali Kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada
2022)," kata Fadli Zon, Selasa (2/2/2021).
Pernyataan Fadli itu sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies yang disebutkan mengalami keretakan.
Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja
bertemu Ketua Umum PartaiGerindra, PrabowoSubianto. Menurut dia, pertemuan
itu terjadi pada pekan lalu.
Namun, Anggota DPR RI dari Fraksi PartaiGerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.
"Ya silaturahmi saja, karena memang
hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.
Isu Pecah Kongsi Anies-Gerindra
Isu politik di tingkat nasional memang tengah menghangat. Kabar teranyar menyebutkan bahwa saat ini Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai tak harmonis.
Kondisi ini terjadi setelah Partai Gerindra menyatakan mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun
2024.
Padahal, sebelumnya, sejumlah
kader Partai Gerindra
menyebutkan bahwa Pilkada, termasuk di DKI Jakarta, tetap dilaksanakan tahun 2022.
Diketahui, Sekjen PartaiGerindra, Ahmad Muzani, memastikan bahwa
Gerindra mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2024, agar berbarengan
dengan pelaksanaan Pemilu.
Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 2024 dan meniadakan Pilkada Serentak 2022 dan 2023 mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Atas kabar miris di tubuh Partai Gerindra itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara.
Dia mengatakan, rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Partai
Gerindra adalah tidak benar. Itu hoaks semata.
Dasco mengungkapkan, sampai saat ini, komunikasi antara AniesBaswedan dan
PrabowoSubianto masih terus berlangsung.
"Itu hanya hoaks, isu pecah Gerindra dengan Anies itu gak ada. Orang baik-baik saja, kok. Kami sering silaturahmi, sering komunikasi. Pak Anies dan Pak Prabowo, maupun kita sebagai pengurus partai," tutur Dasco, Selasa (2/2/2021).
Dasco mengakui bahwa dalam beberapa hari
belakangan ada pertemuan antara Anies dan Prabowo.
Namun, pertemuan tersebut bukanlah kunjungan politik, melainkan sekadar silaturahmi.
"Komunikasi sering dilakukan. Seperti yang dibilang Pak Riza, memang belum lama ada pertemuan dengan Pak Prabowo.
Dan memang pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di-publish. Karena memang namanya silaturahmi, bukan kunjungan politik," jelasnya.
Di sisi lain, Dasco juga menyoroti
kritik yang disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis.
Menurut dia, persoalan tersebut sudah
selesai, dan Gerindra sudah menyatakan bahwa pendapat yang dilontarkan Ali
merupakan sikap pribadi.
"Dan sudah diingatkan juga oleh DPP
untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," tambahnya. [dhn]
