WAHANANEWS.CO, Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penahanan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Jika ada bukti yang sah, siapa pun, termasuk keluarganya, dapat diperiksa oleh penegak hukum.
Baca Juga:
Pesan Jokowi untuk Bobby Nasution: Harus Bekerja Keras Untuk Kepentingan Rakyat
"Jika memang ada bukti hukum dan fakta yang jelas, ya silakan," ujar Jokowi saat menghadiri acara di Kecamatan Sambungmacan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Jokowi juga menanggapi berbagai tuduhan yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan kasus-kasus tertentu.
"Hal seperti ini sudah sering terjadi. Saya sudah berkali-kali menyampaikan hal yang sama," ungkapnya.
Baca Juga:
Tudingan Hasto Soal Korupsi Keluarga, Jokowi: Hal biasa, Kalau Ada bukti Silahkan
Presiden ke-7 Republik Indonesia ini pun menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan diperiksa jika memang ada dasar hukum yang kuat.
"Jika ada bukti dan fakta hukum, silakan saja," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menuding bahwa penahanannya oleh KPK mencerminkan ketidakadilan lembaga tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa keluarga Presiden Jokowi seharusnya turut diperiksa.
"Semoga ini menjadi momen bagi KPK untuk benar-benar menegakkan hukum secara adil, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," kata Hasto sebelum dibawa ke Rumah Tahanan KPK pada Kamis (20/2/2025).
Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi segala konsekuensi politik, termasuk kemungkinan dikriminalisasi.
"Sejak awal saya sudah mengatakan, sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya siap menghadapi segala risiko demi Indonesia Raya. Negeri ini dibangun dengan perjuangan dan pengorbanan, dan kita adalah bangsa pejuang," tegasnya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
