Kegagalan Polri mereformasi diri bisa menimbulkan dampak yang dalam. Misalnya soal penempatan personel Polri yang bisa ke mana saja –termasuk ke jabatan politik itu.
Polri yang kini berada langsung di bawah presiden ternyata masih banyak sisi negatifnya. Polisi yang netral masih sulit diharap. Bahkan bisa menular. Kini mulai disuarakan perlunya TNI bisa mendapatkan penugasan sefleksibel Polri.
Baca Juga:
Kecewa Vonis Sambo, Anak Freddy Budiman: Bunuh Orang Lebih Suci Dibanding Narkoba
Yang menyuarakan itu bukan orang Duren Satu atau Dua. Yang bicara ini Jenderal Luhut B. Pandjaitan, menko yang terbanyak mendapat penugasan di luar bidangnya.
"Saya sudah lama mengusulkan perubahan Undang-Undang TNI," ujar Luhut di Sentul, 5 Agustus lalu. Yakni UU Nomor 34 Tahun 2004.
"Yakni sejak saya menjabat Menko Polhukam," tambahnya.
Baca Juga:
Tunda Pernikahan, Begini Pesan Menyentuh Eliezer ke Tunangan
Luhut ingin anggota TNI bisa ditugaskan di kementerian. Atau lembaga negara lain. Tentu atas permintaan dari institusi tersebut. Juga harus mendapat persetujuan Presiden. Luhut melihat sekarang ini begitu banyak bintang di lingkungan TNI. Kalau mereka bisa ditugaskan di kementerian atau lembaga, TNI akan sangat efisien.
"Yang perlu dijaga, jangan sampai sesama bintang berkelahi untuk mendapat penugasan itu," katanya.
Luhut memberi contoh di Kemenko yang ia pimpin. "Saya tidak bisa mendapat bantuan tenaga dari TNI. Yang bisa dari Polri," katanya.
