Mulanya, pada tahun 2023, diperoleh besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo senilai Rp 1,3 triliun. Atas perolehan itu, ASN di BPPD bakal memperoleh dana insentif. Siska selaku pejabat BPPD serta bendahara diduga secara sepihak memotong insentif ASN tersebut.
“Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Baca Juga:
Terkait Hak Guna Bangunan 656 Hektare di Laut Sidoarjo Polda Jatim Turun Tangan
Ghufron menerangkan, Siska menyampaikan permintaan pemotongan insentif itu secara lisan kepada para ASN. Dia juga melarang pemotongan dana itu dibahas melalui alat komunikasi. Untuk 2023, Siska diduga berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp 2,7 miliar.
“Besaran potongan yaitu 10% sampai dengan 30% sesuai besaran insentif yang diterima,” ujar Ghufron.
Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M
Baca Juga:
Pengelolaan Tata Ruang Buruk, Walhi Desak Cabut HGB Misterius 656 Hektare Laut Sidoarjo
Gus Mudhlor mulai menjabat sebagai bupati sejak 26 Februari 2021 lalu. Ia tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp 4,7 miliar berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Maret 2022.
Dari data LHKPN yang diunggah KPK, Gus Muhdlor tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 1.735.500.000, dengan perincian tanah dan bangunan seluas 247 m2 di Sidoarjo senilai Rp 1.020.500.000 dan tanah seluas 1193 m2 di Sidoarjo senilai Rp 715.000.000.
Gus Mudhlor juga memiliki kendaraan, yakni mobil Honda Jazz tahun 2011 senilai Rp 175.000.000 dan motor Honda Beat tahun 2014 senilai Rp 8.500.000.
