WahanaNews.co | Kasus korupsi terkait proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kemenhan tahun 2012 sampai 2021, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Senior Advisor PT DNK Thomas Anthony Van Der Heyden dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Vonis tersebut dijatuhkan lantaran Warga Negara Amerika Serikat itu, dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer.
Baca Juga:
Akibat Pungli Rp160 Juta, Mantan Lurah di Semarang Dihukum 4 Tahun
Tindak pidana ini Thomas lakukan bersama-sama Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan pada Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) Laksamana Muda TNI Purnawirawan Agus Purwoto, Komisaris Utama PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Arifin Wiguna dan Konsultan Teknologi PT DNK 2015-2016 dan Direktur Utama PT DNK periode 2016-2020 Surya Cipta Witoelar.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ujar majelis hakim saat membacakan amar putusan, Senin (17/7/2023) melansir CNNIndonesia.
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp100 miliar. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," sambung hakim.
Baca Juga:
Hakim Pengadilan Kendari Vonis Seumur Hidup Pembunuh Ibu Mertua di Sultra
Selain itu, hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dalam menjatuhkan vonis ini, majelis hakim turut mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan bagi Thomas.
Hal memberatkan, yakni terdakwa tidak membantu program pemerintah Indonesia dalam mencegah tindak pidana korupsi, sedangkan terdakwa seorang warga negara asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia. Thomas dinilai tidak merasa bersalah dalam perkara ini.
