WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan strategi komunikasi pemerintahan dalam negeri guna memastikan arah kebijakan tetap selaras di tengah derasnya arus informasi, Rabu (9/4/2026).
Penguatan komunikasi dinilai krusial agar penyampaian kebijakan tetap konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat yang semakin cepat menerima dan menyebarkan informasi.
Baca Juga:
Jalan Amblas Mengancam Keselamatan, Warga Kuta Gambir Dairi Harapkan Perhatian
“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.
Ia menegaskan bahwa keselarasan narasi menjadi kunci agar pesan kebijakan dapat diterima masyarakat secara utuh tanpa distorsi makna di berbagai wilayah.
Dalam konteks komunikasi publik yang semakin dinamis, pemerintah dituntut tidak hanya sigap merespons isu, tetapi juga mampu menyusun pesan yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.
Baca Juga:
Era Baru Perang, Prabowo Sebut Hoaks dan AI Lebih Mematikan dari Senjata
“Komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan di tengah penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.
Penguatan komunikasi pemerintah, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan kualitas penyampaian informasi publik.
Peran pranata humas disebut memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat, termasuk menerjemahkan istilah teknokratis menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami.
“Peran pranata humas sangat strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik,” kata Benni.
Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Kemendagri mendorong peningkatan kapasitas aparatur Pemda agar mampu menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, serta relevan dengan konteks daerah masing-masing.
Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” katanya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
