Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menilai pernyataan yang disampaikan Jokowi itu menunjukkan ada sejumlah pihak yang panik apabila Pilpres 2024 tidak berjalan sesuai hasrat sekelompok orang.
"Secara normatif semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan," kata Jazilul.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Jazilul pun menyerahkan pilihan dan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Namun, ia mewanti-wanti warga agar tetap berpegang pada semangat reformasi. Jazilul pun menyinggung Indonesia jangan sampai kembali pada era di mana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang pesat.
Ia pun menilai presiden merupakan jabatan yang melekat pada diri seseorang. Sehingga menurutnya rakyat akan tetap jelas memandang kemana keberpihakan seorang presiden, meskipun misalnya 'turun gunung' itu dilakukan pada masa cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara sekalipun.
"Oleh karena itu, kami minta semuanya untuk pukul kentongan, untuk membangunkan kesadaran. Menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," ujarnya.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Jokowi sebelumnya menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden asalkan mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.
