Inspektorat Mimika, lanjut dia, akan terus melakukan pemantauan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan hingga batas waktu pelaporan berakhir.
Pelaporan LHKPN dinilai memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Kepatuhan LHKPN Baru 35,52 Persen, KPK Ingatkan Batas Waktu
“Kami berharap kepatuhan pejabat dalam menyampaikan LHKPN terus meningkat karena ini merupakan kewajiban,” ujar Septinus.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau mengakui masih banyak pejabat di lingkup Pemkab Mimika yang belum melaporkan LHKPN.
“Kepala dinas, kepala bidang, dan para kasubag diharapkan segera menyampaikan LHKPN,” kata Abraham.
Baca Juga:
KPK Dalami Aset Tidak Bergerak Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan LHKPN
Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat wajib melaporkan harta kekayaannya secara lengkap untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Harus dilaporkan semua supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai aparatur sipil negara nomor satu di Mimika, Abraham menyatakan terus mendorong seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN sesuai ketentuan.
