WAHANANEWS.CO, Jakarta - Reformasi Polri dinilai tak cukup hanya menyentuh struktur organisasi, sebab yang paling mendesak justru perubahan budaya dan pola pikir aparat di lapangan.
Kriminolog Universitas Indonesia Bagus Sudharmanto menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memprioritaskan reformasi kultural ketimbang reformasi kelembagaan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (12/2/2026).
Baca Juga:
DPR Minta Polri Perkuat Literasi Hukum hingga RT dan RW Cegah Konflik Warga
"Yang dibutuhkan adalah perubahan nilai, pola pikir, dan budaya kerja anggota Polri karena persoalan utama bukan kelembagaan, tetapi pada perilaku dan moral aparat," katanya.
Menurut dia, reformasi kultural dapat dimulai dari pembenahan kurikulum pendidikan kepolisian secara maksimal dengan memperkuat muatan nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kontrol eksternal yang independen guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan tidak semata-mata bergantung pada mekanisme internal.
Baca Juga:
Ditlantas Polda Papua Barat Gelar Forum Lalu Lintas, Tekankan Kolaborasi Keselamatan Berkendara
"Reformasi yang dibutuhkan adalah memperkuat kontrol eksternal yang independen, misalnya pengawas sipil yang benar-benar punya kewenangan, membenahi sistem internal lewat transparansi penanganan pelanggaran," ucapnya.
Selain itu, Sudharmanto menyebut Polri perlu menggeser pendekatan kerja dari pola kekuasaan menuju prinsip procedural justice yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap warga.
Ia menambahkan bahwa profesionalisme berbasis merit, pembatasan diskresi yang rawan disalahgunakan, serta respons cepat terhadap kritik publik termasuk di ruang digital menjadi bagian penting dari reformasi tersebut.
Sebagai contoh, ia menyoroti penanganan kasus kekerasan aparat saat demonstrasi yang seharusnya tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi internal semata.
"Rekaman body cam--harusnya diadakan--wajib dirilis, pengaduan ditangani lembaga pengawas independen, dan sanksinya diumumkan jelas sampai tuntas," ujarnya.
Pada tataran keseharian seperti tugas polisi lalu lintas dan Bhabinkamtibmas, ia menilai perlu adanya standar operasional prosedur yang ketat khususnya dalam penggunaan diskresi.
"Setiap tindakan harus bisa dijelaskan alasannya ke warga," imbuhnya.
Dari sisi rekrutmen dan promosi jabatan, ia menekankan bahwa kenaikan pangkat harus berbasis rekam jejak dan kinerja yang baik, bukan karena kedekatan personal.
Sementara dalam menghadapi isu viral di ruang digital, Polri dinilai perlu merespons secara cepat dengan data yang akurat dan pendekatan empatik, bukan bersikap defensif.
"Kalau warga melihat polisi transparan, mau dikoreksi, dan adil dalam hal kecil sekalipun, rasa aman dan kepercayaan itu tumbuh pelan, tapi nyata," ucapnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
