Sebagai contoh, ia menyoroti penanganan kasus kekerasan aparat saat demonstrasi yang seharusnya tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi internal semata.
"Rekaman body cam--harusnya diadakan--wajib dirilis, pengaduan ditangani lembaga pengawas independen, dan sanksinya diumumkan jelas sampai tuntas," ujarnya.
Baca Juga:
DPR Minta Polri Perkuat Literasi Hukum hingga RT dan RW Cegah Konflik Warga
Pada tataran keseharian seperti tugas polisi lalu lintas dan Bhabinkamtibmas, ia menilai perlu adanya standar operasional prosedur yang ketat khususnya dalam penggunaan diskresi.
"Setiap tindakan harus bisa dijelaskan alasannya ke warga," imbuhnya.
Dari sisi rekrutmen dan promosi jabatan, ia menekankan bahwa kenaikan pangkat harus berbasis rekam jejak dan kinerja yang baik, bukan karena kedekatan personal.
Baca Juga:
Ditlantas Polda Papua Barat Gelar Forum Lalu Lintas, Tekankan Kolaborasi Keselamatan Berkendara
Sementara dalam menghadapi isu viral di ruang digital, Polri dinilai perlu merespons secara cepat dengan data yang akurat dan pendekatan empatik, bukan bersikap defensif.
"Kalau warga melihat polisi transparan, mau dikoreksi, dan adil dalam hal kecil sekalipun, rasa aman dan kepercayaan itu tumbuh pelan, tapi nyata," ucapnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
