WahanaNews.co, Makassar - Mafia tambang di Indonesia disebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud Md, rata-rata mendapatkan perlindungan atau back up dari aparat. Pengusaha tambang dan pejabat kebanyakan berkoalisi untuk memainkan proyek.
“Banyak mafia tambang di Indonesia di-back up oleh aparat,” kata Mahfud saat menghadiri bedah gagasan dan visi calon pemimpin bangsa di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (13/1/2024) mengutip VIVA.
Baca Juga:
Kasus Eks Pejabat MA Zarof Ricar, ICW Nilai Pintu Masuk Bongkar Mafia Peradilan
Dia menyebut bahwa praktik seperti itu membuat hak masyarakat kecil dirampas. Sebab, banyak tanah masyarakat yang tiba-tiba menjadi lokasi tambang para pejabat dan pengusaha.
“Contohnya adalah tanah. Tanah adat atau milik masyarakat tiba-tiba beralih kepemilikan. Dan ujung-ujungnya berubah menjadi tambang,” ujar calon wakil presiden nomor urut 3 itu.
Mahfud mengaku akan tetap mengkritik persoalan penegakan hukum di Indonesia meski dia berada dalam lingkup pemerintahan sekarang. Selain itu, dia juga mengaku akan makin getol berkoar sebab apa yang dia sampaikan pernah juga disampaikan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Ipda Rudy Soik Dipecat Usai Bongkar Mafia BBM di NTT, Tempuh Banding
“Saya dikritik, kenapa ngomong seperti itu? pPadahal saya berada di pemerintahan sekarang. Saya menjawab, apa yang saya sampaikan adalah seperti yang dikatakan presiden Jokowi,” ujarnya.
Mahfud pun menceritakan bahwa pada 5 November sebelum dia dilantik, Jokowi mengumpulkan 4.000 pejabat di Indonesia. Jokowi menegaskan bahwa banyak pejabat di Indonesia yang korupsi.
“Dan itu memang tidak bisa dibantah karena memang kenyataannya seperti itu. Itu pernyataan Pak Jokowi,” katanya.
