WahanaNews.co, Jakarta - Menko Polhukam, Mahfud Md, menekankan netralitas pemilu 2024. Mahfud, yang baru saja ditetapkan sebagai cawapres 2024, meminta semua unsur mengikuti sikap tegas Presiden Jokowi terkait netralitas.
Mahfud awalnya berharap pelaksanaan pilpres dan pileg harus harus berlangsung jujur, adil, damai dan bermartabat. Mahfud lantas membeberkan dirinya yang mendapat laporan dugaan kecurangan pemilu.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu, tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," kata Mahfud dalam keterangan persnya melalui video yang diterima detikcom, Senin (13/11/2023).
Mahfud mengatakan dugaan kecurangan itu bisa saja terjadi baik dilakukan oleh aparat ataupun warga biasa. Dia lantas membeberkan laporan yang diterimanya itu.
"Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi, bila itu sungguh-sungguh terjadi mungkin saja itu dilakukan oleh aparat tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu, sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," ujarnya.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
"Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan, sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu, yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga di daerah lain yang belum sempat kita baca," lanjut Mahfud.
Mahfud mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan kejujuran. Tidak ada tekanan-tekanan ke kelompok tertentu.
"Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia, sesuatu yang diperoleh secara tidak baik, tak akan memberi berkah dan kebaikan, jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadaban," ucapnya.
Mahfud lantas menekankan netralitas kepada aparat keamanan baik TNI-Polri, hingga aparatur sipil birokrasi. Dia meminta semua pihak menjalankan netralitas dengan sungguh-sungguh.
"Harap diingat netralitas aparatur negara khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu," ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud juga meminta masyarakat yang bergabung pada tim pasangan calon untuk tertib dan tidak membuat gaduh. Dia lantas mengutip pesan Jokowi terkait netralitas.
"Pada saat yang sama saya juga meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi terhadap kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan termasuk memproduksi berita dan informasi hoax," ujarnya.
"Sebagaimana pula Presiden Jokowi juga sudah berulangkali mengatakan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral kita ikuti sikap tegas presiden ini sebagai arah kesibukan kita dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya," lanjut Jokowi.
[Redaktur: Sandy]
