WahanaNews.co | Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap jika sindikat perdagangan orang di Batam melibatkan oknum pemerintah, aparat hingga pihak swasta.
Mahfud menyebutkan, sindikat perdagangan orang di Batam tersebut merupakan jaringan yang terkoordinasi dengan baik.
Baca Juga:
Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Kembali Normal Bulan Ini
"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam bukan orang biasa karena terkoordinasi dengan baik dan melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, dan pihak swasta," kata Mahfud saat menjadi keynote speech pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, Kamis (6/4/2023).
Tak hanya itu, Mahfud juga memaparkan, pihaknya telah meninjau langsung Pelabuhan Internasional Batam Center, yang ditengarai menjadi lokasi pengiriman pekerja migran ilegal.
"Usai membuka seminar, saya meluncur ke Pelabuhan Internasional Batam Center karena pengiriman pekerja migran ilegal (nonprosedural) ditengarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi," ucapnya.
Baca Juga:
Satgas dan Menkominfo harus Didukung untuk Berantas Judi Online
Dalam setiap tahunnya, lanjut Mahfud, tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut berdasarkan data dari World Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia dan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Ia mengungkap, adanya rekrutmen tenaga migran Indonesia tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus. Hal itu diketahui usai pemerintah membongkar ribuan kasus TPPO.
"Kebanyakan dari mereka direkrut secara nonprosedural, berbagai PMI (pekerja migran Indonesia) ini dipekerjakan sebagai pelaku online scam," jelas Mahfud MD.
"Mereka diminta untuk melakukan penipuan seperti investasi, love scam, operator dalam judi online, hingga penipuan berkedok pencucian uang," sambungnya.
Libatkan oknum pemerintah dan aparat
Banyak kasus TPPO melibatkan pemerintah dan aparat. Mahfud pun mengungkap fakta tersebut. Ia pun menyebut bahwa TPPO ini tentu melibatkan banyak pihak, teemasuk oknum pemerintah dan aparat.
"Sindikat dan jaringan perdagangan orang di Batam ini bukan orang biasa lagi pelakunya. (Jika orang biasa pasti) susah terkoordinasi dengan baik. Pastinya melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, bahkan pihak swasta," beber Mahfud melalui keterangannya, Jumat (7/4/2023). [sdy]
