Dikatakannya, semuanya natural berdasarkan hasil analisis dari PPATK.
"Kalau seandainya ada peran Kemendagri, perannya di mana? KPK memiliki mekanisme tersendiri. Kami pun dari awal tahun lalu ada dirjen kami kena masalah kami gak bisa berbuat apa-apa, dirjen keuangan daerah," ujarnya.
Baca Juga:
Legislator Papua Ungkap Efek Negatif Pembiaran Kasus Korupsi di Bumi Cendrawasih
Dia membantah bahwa kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua itu memiliki kepentingan politik bagi sejumlah pihak.
"Kalau politisasi partai, KPK juga menangkap bupati mimika yang kader Partai Golkar. Jadi kami melihat apa yang dilakukan KPK karena masukan dari PPATK. clear dalam rilis kemarin," papar dia.
Jadi, tidak ada hubungan dalam urusan Kemendagri, tegas Tito.
Baca Juga:
KPK Belum Bosan Bujuk Lukas Enembe Penuhi Panggilan Penyidik
“Kami hanya berusaha sistem politik dan pemerintahannya jadi lebih landai,” ujarnya. [gun]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
