Ia mengingatkan, esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi 1998 adalah membatasi kekuasaan.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan atau tiran, berwatak rakus dan serakah atau oligarki kapitalis," ujar anggota Komisi XI DPR tersebut.
Baca Juga:
Kisruh Pendaftaran Masinton-Mahmud, Bawaslu Minta Klarifikasi Komisioner KPU Tapteng
"Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," sambungnya.
Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak. Diketahui, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelum Masinton, pekan lalu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul kepada wartawan dengan lugas menyatakan Luhut memiliki kekuatan atau power politik kuat.
Baca Juga:
KPU Tapanuli Tengah Tolak Pendaftaran, Masinton Pasaribu: Aturan Tidak Jelas!
Hal tersebut disampaikannya saat dimintai respons terkait pernyataan Jokowi meminta menteri-menterinya setop bicara wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan. Pacul berkelakar mungkin hanya Luhut satu-satunya menteri yang kebal instruksi Jokowi.
"Kalau Pak Luhut ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri, ha ha ha. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).
"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," tambah Pacul.
