WahanaNews.co | Partai Buruh dianggap tak menarik para pekerja kerah biru lantaran tak merepresentasikan kaum pekerja yang masih disibukkan dengan masalah kesejahteraan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono, mengklaim, ada beberapa hal yang membuat buruh di Jateng tidak berminat dengan deklarasi Partai Buruh.
Baca Juga:
Babak Baru UU Cipta Kerja: MK Menangkan Gugatan, Revisi Menyeluruh Segera Dilakukan
"Kalau kita, di Jawa Tengah, melihatnya dua hal. Satu, sosok personal yang memimpin Partai, di mana kita melihatnya sampai sekarang belum ada sosok yang dianggap mewakili buruh," ujarnya di Semarang, Senin (11/10/2021).
"Kedua, para buruh di Jawa Tengah memang tidak tertarik untuk diajak ditarik ke partai politik karena urusan kesejahteraan mereka masih belum terselesaikan," lanjut Nanang.
Pihaknya pun menganggap deklarasi Partai Buruh sebagai sebuah dagelan.
Baca Juga:
MK Putuskan Libur 1 untuk 6 Hari dalam UU CiptaKerja Bertentangan dengan UUD
Pasalnya, tak mudah mendirikan parpol tanpa modal besar.
Jika pun yang dilirik atau dibidik Partai Buruh adalah Ketua Serikat Pekerja, Nanang melihatnya sia-sia karena serikat pekerja berada di bawah perusahaan.
"Kalau kita di Jawa Tengah ini melihatnya simpel, karena kalau kita bicara Partai, pasti proses mendirikannya tidaklah mudah. Syarat utama adalah harus punya modal finansial yang tak sedikit," ujarnya.
"Kemudian, melihat kondisi pimpinan atau ketua Serikat-Serikat pekerja yang selama ini tak lebih dari orang yang ada atau terikat dengan perusahaan, bukan pejabat perusahaan," terang Nanang.
Diketahui, pada 2003, tokoh Serikat Buruh, Mochtar Pakpahan, juga pernah mendeklarasikan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) yang kemudian kandas di tengah jalan.
Kini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mendeklarasikan Partai Buruh dengan ambisi dapat mensejahterakan kaum buruh dan mengaku siap bersaing di Pemilu 2024.
Ia juga menyebut, Partai Buruh bukan hanya didukung oleh kelas pekerja, namun juga telah mendapat dukungan dari elemen masyarakat sipil lain, seperti petani, nelayan, guru honorer, hingga organisasi gerakan perempuan.
"Basis konstituen kita kan jelas, kelas pekerja termasuk petani kan ada hampir 10 jutaan kan basis konstituen kita," kata Iqbal kepada awak media, Selasa (5/10/2021).
Iqbal mengaku belajar dari kegagalan partai buruh di beberapa kali pemilu sebelumnya, terutama pada 2004 dan 2009, saat gagal mendapat kursi di tingkat pusat atau DPR.
"Inilah yang membedakan partai buruh yang baru dengan yang lama. Yang lama hanya bertumpu pada satu konfederasi serikat buruh, yaitu SBSI yang waktu itu dipimpin oleh Bang Muchtar [Pakpahan]," aku dia.[dhn]
