Iqbal tidak memungkiri bahwa di sejumlah negara, kegiatan politik terkait Pemilu 2024 tidak bisa diselenggarakan di KBRI atau KJRI, tetapi harus menggunakan ruang publik seperti hotel dan sekolah sehingga memerlukan izin dari pemerintah setempat.
Dia kemudian menegaskan bahwa mekanisme koordinasi antara Kemlu dan KPU telah terbentuk sejak awal tahun ini dalam bentuk forum koordinasi.
Baca Juga:
KPU Sulawesi Utara Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilihan Serentak 2024
“Jadi ada forum kordinasi antara KPU dan Kemlu yang tugasnya adalah untuk membantu proses penyelenggaraan pemilu di luar negeri,” tutur Iqbal.
Melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak.
Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah di mulai pada 14 Juni 2022 atau 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Baca Juga:
Eddy Soeparno Tegaskan MPR Tetap Pegang Keputusan KPU soal Gibran
Selain itu, terdapat pula tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran kedua, apabila hasil pilpres putaran pertama tidak terdapat pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Salah satu tahapan dalam Pemilu 2024 adalah penyusunan bahan daftar pemilih melalui penyediaan data kependudukan dan pemutakhiran data pemilih.
Pada tanggal 2 Juli 2023, KPU telah menetapkan rekapitulasi DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih dengan 823.220 TPS.