WahanaNews.co, Jakarta - Indonesian Ekatalog Watch (INDECH) resmi melaporkan kasus dugaan korupsi korupsi pengadaan Antropometri KIT Tahun 2022, di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (8/8/2024).
Pihak yang dilaporkan adalah Sekretariat Direktrorat Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kemenkes, Direktur Utama PT Berkembang Selaras Daya (Beseda) dan Direktur Utama PT IDS Medical Systems Indonesia (MSI).
Baca Juga:
Pemerintah Kota Semarang Raih Penghargaan Terbaik I Penanganan Stunting di Jawa Tengah
Pelaporan tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) INDECH Order Gultom bersama Manager Investigasi INDECH Hikmat Siregar dan rekan dengan nomor informasi: 2024-A-02743.
Order Gultom menjelaskan bahwa pihaknya mengadukan dugaan rasuah tersebut, sebab Sekdirjen Kesmas Kemenkes menunjuk PT Berkembang Selaras Daya (Beseda) untuk melaksanakan paket pengadaan alat antropometri di tahun 2022 diduga terjadi penggelembungan harga.
"Kami menduga telah terjadi potensi kerugian negara sekitar Rp 42.702.244.494," kata Order.
Baca Juga:
Bele Mo'o Sehati: Strategi Dinkes Gorontalo Tangani Stunting dengan One Stop Service
Order menjelaskan, bahwa tahun anggaran 2022, harga 1 set antropometri Rp10.399.530 per kit. Sementara tahun anggaran 2023 harga Antropometri yang kontraknya juga dengan PT Beseda turun jauh sekitar Rp. 8.121.591 per kit.
"Ada penggelembungan harga di tahun 2022 harganya Rp 10 jutaan, tahun 2023 malah turun jadi Rp8 jutaan, ini aneh. Ada ketidakbenaran dalam jumlah harga di sini. Jadi ada selisih harganya turun Rp2.277.939, per kit. Inilah yang perlu kami dorong ke KPK untuk mengusutnya, bagaimana mungkin harga antropometri turun di tahun berikutnya," jelas Order.
Pun, Order merasa aneh, bagaimana mungkin Kemenkes membuat HPS menjadi rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Maka dia meminta KPK memeriksa semua pihak-pihak yang diduga terlibat.
