WahanaNews.co | Direktur
Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan politik
identitas yang menggurita menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun.
Sebelumnya, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis
Laporan Indeks Demokrasi 2020, dimana indeks demokrasi Indonesia berada pada
peringkat ke-64 dengan skor 6,3.
Baca Juga:
Diklaim Bakal Jadi Bom Waktu, Connie Amankan Dokumen Milik Hastodi Rusia
"Saya kira selain pandemi Corona, maraknya
radikalisme dan intoleran juga menyebabkan indeks demokrasi Indonesia turun. Apalagi
saat pembubaran FPI, terjadi sejumlah aksi bom bunuh diri. Tapi yang menonjol
politik identitas yang kian menggurita. Ini adalah indikator sehingga indeks
demokrasi kita turun," kata Jerry beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut dia, meski dalam segi peringkat Indonesia
masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang
sebelumnya 6,48.
"Memang agak turun, tapi kita harus
mempertahankan posisi kalau perlu tahun 2021 akan lebih baik," ujarnya.
Baca Juga:
Pengamat Sebut PDIP Kalah di Jateng Karena Faktor Jokowi dan Prabowo
Hal itu, lanjut Jerry, lantaran indeks demokrasi
Indonesia tahun 2020 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam
kurun waktu 14 tahun terakhir.
"Perlu diperbaiki lagi sistem demokrasi
Indonesia. Jangan sampai sebagai negara dengan demokrasi cacat," tutur
Jerry.
Pemerintah, kata Jerry, harus melakukan
langkah-langkah agar indeks demokrasi Indonesia pada tahun mendatang bisa terus
naik.
Menurut dia, pemerintah lebih punya strategi open
management, open minded dan menghindari konflik kepentingan atau conflict
interest.
"Paling utama transparansi ke publik berkata apa
adanya dan juga membuka komunikasi yang seluas-luasnya. Menutup celah
radikalisme dan intoleran dan membuka diri untuk hal yang positif. Perlu adanya
persuasif (pendekatan) dan harus menghindari politik pencitraan," ucap
Jerry.
Dalam kesempatan itu, Jerry mengatakan, reformasi yang
telah berjalan 23 tahun diharapkan bangsa Indonesia mampu mempertahankan nilai
demokrasi, memperkokoh nilai persatuan serta menegakkan nilai-nilai Pancasila.
"Saya kira nilai-nilai reformasi bisa terasa
sampai saat ini. Kita perlu berterima kasih pada tokoh reformis yakni mahasiswa
Trisakti yang tewas saat terjadi pergolakan menurunkan rezim Orde Baru. Kita
tinggal menjaga dan memelihara nilai reformasi itu," tuturnya.
Jerry juga menambahkan telah terjadi juga reformasi
birokrasi seperti one stop service, seperti perbaikan integritas dalam
pemberian pelayanan, penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa,
meningkatnya motivasi kerja dan kebanggaan atas instansi-nya, meningkatnya
produktivitas karyawan serta kompetitif-nya sistem remunerasi instansi.
Berdasarkan catatan KemenPAN-RB, kata Jerry, terjadi
juga perbaikan akuntabilitas instansi pemerintah. Persentase instansi
pemerintah provinsi yang akuntabel naik dari 31 persen tahun 2010 menjadi 63
persen tahun 2011 dan 76 persen tahun 2012.
Sementara untuk pemerintah kabupaten/kota, naik dari 5
persen tahun 2010 menjadi 13 persen tahun 2012.
Untuk pemerintah pusat naik dari 63 persen tahun 2010
menjadi 83 persen tahun 2011 dan 95 persen tahun 2012 serta target keseluruhan
pada tahun 2014 adalah 80 persen.
Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun
2019, tambah Jerry, baru 40 kementerian dan lembaga yang tunjangan kinerjanya
mencapai 80 persen.
"Sementara Indeks reformasi birokrasi Indonesia
cukup baik pada 2018 (75,50 persen), dan 2019 (77,70 persen)," demikian
Jerry Massie. (Antara)
