“ Jika menggunakan pendekatan komparatif, kita dapat melihat peraturan tentang BUMN itu telah diatur dlm bentuk satu undang-undang. Begitu juga dengan BUMD yang telah diatur dalam 1 bab khusus dalam UU tentang Pemda. Seharusnya norma yang mengatur BUM Desa harus sama kuat dengan norrma yang mengatur BUMN dan BUMD mengingat ketiganya merupakan badan hukum dengan modal mayoritas dari negara, sehingga harus memiliki kekuatan hukum yag lebih kuat,” ujarnya.
Baca Juga:
Menteri Desa PDTT Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unesa
Sebagai informasi, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan demkian, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.
Disusul kemudian diterbitkannya Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Hingga saat ini, Kemendesa PDTT terus bekerja membuka pendaftaran bagi BUM Desa untuk menjadi badan hukum.
Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai asset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). Pendataan ini untuk memastikan jika BUM Desa memang sehat secara ekonomi.
Baca Juga:
BRIN Serahkan 4.000 Aset Barang Milik Negara
Untuk dapat diketahui, Rapat kerja yang diselenggarakan Badan Legislasi DPR RI adalah dalam rangka pembahasan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa yang sudah masuk dalam prolegnas 2021.
Dalam rapat tersebut turut dihadiri Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Menteri Desa PDTT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan serta Menteri Hukum dan HAM selaku perwakilan pemerintah. [bay]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
