WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang secara terbuka mengklaim peran besarnya dalam mengantarkan Joko Widodo dari Solo hingga menduduki kursi Presiden Republik Indonesia.
Dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), Jusuf Kalla menegaskan bahwa dirinya merupakan sosok kunci di balik lonjakan karier politik Jokowi dari tingkat daerah ke panggung nasional.
Baca Juga:
Kritik Boleh, Delegitimasi Jangan: Anthony Leong Tegaskan Batas Demokrasi
“Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul-termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya,” kata JK.
Ia kemudian menjelaskan bahwa keterlibatannya bukan sekadar dukungan biasa, melainkan peran aktif sejak awal ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga akhirnya maju dalam kontestasi politik di ibu kota.
“Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo, untuk jadi gubernur. Saya yang bawa,” ucapnya.
Baca Juga:
Saiful Mujani Ajak Jatuhkan Pemerintah, Fahri: Jangan Main di Luar Konstitusi
Karier politik Jokowi di Jakarta sendiri dimulai pada Pilkada DKI Jakarta 2012 saat berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama, di mana keduanya berhasil memenangkan kontestasi dua putaran dan menjabat sebagai gubernur serta wakil gubernur.
Menurut JK, keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disebut menyampaikan terima kasih kepadanya.
“Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega, datang sama saya ucapan terima kasih,” ujarnya.
Puncaknya, pada Pemilihan Presiden 2014, Jokowi menggandeng Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dan berhasil memenangkan pertarungan politik melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Di tengah pernyataan tersebut, JK juga tengah menghadapi persoalan hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bersama sejumlah organisasi pada Minggu (12/4/2026) terkait dugaan penistaan agama.
Laporan itu muncul setelah beredarnya video ceramah JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 yang kemudian viral di media sosial.
JK menilai kemunculan isu tersebut berkaitan dengan langkah hukumnya terhadap seorang ahli digital forensik.
“Ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon,” kata JK.
Ia sebelumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026) atas dugaan pencemaran nama baik karena menuding dirinya mendanai polemik ijazah Jokowi.
Menurut JK, polemik terkait ijazah Jokowi sudah terlalu lama berlarut-larut dan seharusnya diselesaikan secara terbuka.
“Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri, saling memaki masyarakat. Dua tahun,” ucapnya.
Di tengah memanasnya situasi, Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengambil inisiatif untuk mempertemukan JK dengan Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat guna meredam polemik yang berkembang.
Langkah mediasi tersebut disebut telah mulai dijajaki setelah Ahmad Ali mengaku dihubungi langsung oleh JK pasca mencuatnya laporan tersebut.
“Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan pertemuan mediasi,” ujarnya.
Ia menilai bahwa konflik yang terjadi berpotensi hanya kesalahpahaman yang dapat diselesaikan melalui dialog terbuka.
“Kalau itu kesalahpahaman, bisa diluruskan. Kalau ada yang keliru, bisa saling minta maaf,” jelasnya.
Ahmad Ali juga mengingatkan agar polemik ini tidak terus dipanaskan karena berpotensi menguras energi publik.
“Jangan terus digoreng. Ini bisa menguras energi pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Partai Solidaritas Indonesia tidak terlibat dalam pelaporan terhadap JK meskipun Sahat merupakan kader partai tersebut.
“PSI tidak punya urusan dengan pelaporan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.
Menurutnya, langkah pelaporan tersebut merupakan hak individu yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mewakili sikap resmi partai.
Di sisi lain, Ahmad Ali menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani komunikasi mengingat posisinya di Dewan Masjid Indonesia, di mana JK menjabat sebagai ketua umum.
Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyambut positif rencana mediasi tersebut dan menilai dialog sebagai langkah yang tepat untuk meredakan ketegangan.
“Silakan saja, karena Pak JK terbiasa dialog. Itu langkah positif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum GMKI 2020–2024 Jefri Gultom menilai pelaporan terhadap JK berlebihan dan berpotensi memperkeruh suasana kebangsaan.
Ia mengimbau umat Kristiani untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu utuh.
“Umat Kristen itu sejuk. Jangan terprovokasi oleh potongan-potongan narasi yang belum tentu utuh,” ujar Jefri.
Jefri juga menegaskan bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh perdamaian yang memiliki rekam jejak panjang dalam menyelesaikan konflik di Indonesia sehingga pernyataannya perlu dipahami secara menyeluruh.
“Beliau adalah tokoh perdamaian. Banyak konflik di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui peran beliau. Jadi, pernyataannya harus dilihat secara utuh, jangan sepotong-sepotong,” jelasnya.
Ia menilai tidak ada niat dari JK untuk menyudutkan kelompok tertentu dan meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Tidak ada niat menyudutkan. Ini penting agar kita tidak salah membaca situasi,” lanjutnya.
Di akhir, Jefri mengingatkan agar isu agama tidak dijadikan komoditas politik yang justru dapat merusak harmoni masyarakat.
“Jangan jadikan isu agama sebagai komoditas politik. Lebih baik kita fokus mendukung program pemerintah yang pro-rakyat,” ujar Jefri Gultom.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
