WahanaNews.co, Jakarta - Sejumlah kalangan dari berbagai elemen masyarakat mendorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di tengah rapat paripurna pada Selasa (5/3).
Namun sejauh ini, usulan itu belum diikuti langkah konkret agar bisa digulirkan lebih lanjut.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
Dari lima fraksi yang sempat diklaim "berkomitmen" mendukung hak angket, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Nasdem masih menegaskan komitmen itu pada Selasa (5/3), dikutip.
Sementara itu, PDI-P menyatakan bahwa "hak angket itu perlu, tapi masih dalam kajian". Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) "tidak berminat" menggunakan hak angket.
Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago melontarkan sindiran menohok kepada PDI Perjuangan. Menurutnya, partai berlambang banteng itu bagus saat kalah dan menjadi oposisi seusai pemilihan presiden (pilpres). Namun, ia menyebut PDIP diam bagai kura-kura saat menjadi pemenang pilpres dan jadi wong cilik saat kalah.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
"PDIP, PDIP nih bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang, dia nggak bagus," ucap Irma dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, dilansir detikcom, Kamis (7/3/2024) .
Irma mengungkapkan sindiran itu dalam forum yang juga dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menilai PDIP langsung berubah menjadi wong cilik saat kalah dalam pilpres. "Karena ketika dia (PDIP) menang, dia diam seperti kura-kura," kata Irma.
"Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul menjadi wong cilik. Itu pendapat saya," imbuhnya.
Irma juga menyinggung terkait perbaikan pemilu ke depan. Ia lantas menyenggol PDIP yang terkesan hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mulanya menyinggung dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elekoral 4 persen. 'Siapa pun yang bisa bawa kursi silakan masuk asal bisa bawa kursi', itu yang merusak," kata Irma.
"Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Nggak. Kita semua salah," katanya.
Irma menjelaskan partai politik berperan besar pada situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Ia menekankan pentingnya kehadiran oposisi pada pemerintahan yang sedang berkuasa.
"Saya sebagai orang partai politik, sebagai seorang pimpinan di NasDem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorsemen si Samsul siapa? Partai politik. Yang nge-ndorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya seneng-seneng aja diendorsemen," ujarnya.
Irma juga menyinggung PDIP yang menganggap Presiden Jokowi sebagai pengkhianat. Dia tidak setuju dengan anggapan tersebut.
"Terus PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi nggak lagi bersama PDIP. Nggak perlu, cuek aja. Wong PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut karena Pak Jokowi minggat dari PDIP," sentilnya.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
