Ia juga menyarankan, perbaikan pola rekrutmen melalui kerja sama dengan universitas, penguatan etika, moralitas dalam pendidikan, dan pengembangan karier.
Mahmul juga turut menekankan perlunya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan masyarakat.
Baca Juga:
TNI dan Polri Kerahkan Armada Darat, Laut, dan Udara untuk Percepat Penanganan Bencana di Sumatra
"Polri harus menyiapkan sistem yang bisa diakses publik, termasuk SOP (standar operasional prosedur) atas hak-hak masyarakat dan standar pelayanan di institusi Polri,” tuturnya.
Tokoh masyarakat Sumut Soekirman menyampaikan sejumlah usulan, mulai penegasan netralitas Polri hingga pembaruan kurikulum pendidikan Polri.
Ia menilai, jajaran Polri harus lebih dominan sebagai pengayom, bukan sekadar aparat keamanan.
Baca Juga:
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pemulihan Listrik Aceh Pascabencana
"Polisi sering dijadikan alat politik. Kami ingin Polri netral dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, terutama petani, buruh, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya,” tegas Soekirman.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
