WahanaNews.co | Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel
Ebenezer, mengklaim,
puncak optimalisasi kinerja setahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden
Joko Widodo
- Ma'ruf
Amin terletak pada keberhasilan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di
tengah pandemi virus Corona
(Covid-19).
Sedangkan
kinerja terburuknya terletak pada komunikasi politik dan komunikasi publik
jajaran menteri Kabinet
Indonesia Maju yang lemah. Hal itu, menurut Immanuel, menjadikan Jokowi - Ma'ruf seolah menjalankan tugas seorang diri dalam
setahun kerjanya.
Baca Juga:
Jokowi Dikabarkan Kritis dan Masuk RS, Ternyata Cuma Video Lama di Malioboro
"Setahun
pemerintahan Jokowi,
dia seperti berjalan sendiri dan bekerja sendiri, siang dan malam. Sementara para pembantunya
berbisnis dan berpolitik,
siang-malam
juga," kata Immanuel,
saat dihubungi wartawan, Selasa (20/10/2020).
Immanuel
mengatakan,
para menteri Jokowi tidak serius dalam membantu presiden menjalankan roda
pemerintahan. Bahkan,
ia menyebut menteri Jokowi tak ubahnya seperti Brutus yang merupakan tokoh
antagonis di serial kartun Popeye.
Menurutnya,
lingkaran menteri Jokowi memiliki kepentingan masing-masing, sehingga tidak
fokus dalam kerjanya sebagai pembantu presiden.
Baca Juga:
Tanpa Nama Jokowi, Tiga Kandidat Berebut Kursi Ketum PSI Via E-Voting 12–18 Juli
Ia
juga menambahkan, geliat demonstrasi masyarakat yang terjadi belakangan ini
terkait penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU CIptaker), terjadi karena komunikasi menteri yang tidak
optimal.
Immanuel
bilang, para menteri tak berniat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan
terkesan sembunyi-sembunyi dalam kondisi pasca-pengesahan UU Ciptaker lewat Rapat Paripurna DPR RI, 5 Oktober
lalu itu.
"Menteri-menterinya
seperti Brutus. Yang kami khawatirkan, presiden dijerumuskan dan dibiarkan sendiri bekerja menghadapi
demonstran, lalu fungsi menteri itu apa?" kata dia.
Immanuel
juga mencurigai beberapa menteri Jokowi menikmati gerakan massa belakangan ini.
Ia bahkan menuding beberapa menteri menjadi salah satu penyokong aksi
demonstrasi yang dilakukan beragam elemen masyarakat itu.
"Menteri-menterinya
itu main dua kaki, di presiden iya, di para pedemo iya. Menteri menjadi sponsor
demonstran, bisa saja," ungkapnya.
Merespons
beberapa temuan tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap para demonstran
tolak UU Ciptaker, Immanuel menilai hal itu belum bisa menjadi parameter
kegagalan pemerintahan Jokowi. Sebab, ia menilai aparat penegak hukum sudah
sewajarnya menindak aksi kerusuhan akibat demonstrasi sebagaimana tugasnya.
Immanuel
pun memahami bahwa aksi demonstrasi diatur dan dilindungi secara
konstitusional, namun melihat aksi demonstrasi yang berujung ricuh, ia yakin
bahwa aksi itu ditunggangi beragam pihak yang memiliki kepentingan.
"Presiden
bicara langsung ke saya waktu pertemuan ke Istana. Yang pertama tentang
komitmen dia menjalankan penguatan ekonomi dan kedua penegakan hukum. Itu
komitmen dia ke relawan dan rakyatnya," kata Immanuel.
Lebih
lanjut, saat disinggung terkait PR besar Jokowi soal agenda reformasi dan
penyelesaian kasus HAM berat, Immanuel menilai Jokowi masih memiliki komitmen
besar dalam penyelesaian kasus-kasus itu.
Ia
pun menegaskan,
pelanggaran HAM bukan hanya terkait penghilangan nyawa seseorang, menurutnya
korupsi juga termasuk dalam agenda pelanggaran HAM.
Oleh
sebab itu, ia menilai Jokowi sejauh ini sudah memiliki progres dalam kasus
penyelesaian kasus pelanggaran HAM, sebab menurutnya pemerintahan Jokowi sudah
berhasil menangkap beberapa koruptor di tanah air.
Terakhir,
ia mengklaim Jokowi dalam setahun terakhir telah memberikan perhatian khusus
pada kasus-kasus sengketa tanah yang kerap terjadi di berbagai daerah di
seluruh tanah air.
"Jokowi
mencegah perampasan tanah dari mafia, oleh sebab itu negara hadir memberikan
sertifikasi," kata dia. [dhn]
