WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kembali alasan partainya enggan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat pada perhelatan Pilpres 2024.
Hasto mengatakan, dalam kerjasama perlu melihat ideologi, platform dan sejarah partai.
Baca Juga:
Mustikaningrat Tampil Memukau, Visi Ekonomi Sumedang Sugih Jadi Sorotan Debat Pilkada
"Di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan itu, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," jelas Hasto ditemui saat Festival Bakar Ikan Nusantara di kawasan JCC, Jakarta, Sabtu (25/6).
Hasto mengatakan, saat membuka kerja sama dengan partai politik perlu menghitung hal rasional terkait perbedaan paltform dan skala prioritas partai.
"Sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak menolerir adanya intoleransi radikalisme," tegasnya.
Baca Juga:
Sengaja Dihapus, Foto Rano Karno Bersama Terduga Kasus Judi Online Lenyap dari Instagram
Hasto menyinggung perbedaan sikap politik dengan PKS. Disoroti sikap PKS yang berada di luar pemerintahan dan terus memberikan kritik.
Akan kurang elok bekerja sama dengan PKS di Pilpres 2024 tetapi saat ini partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu terus menerus menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didukung PDIP.
"Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," tegas Hasto.
Selain itu, PDIP memiliki ideologi dan historis yang berbeda.
Sementara bersama Demokrat, PDIP memiliki perbedaan kesejarahan. Kebijakan PDIP dan Demokrat juga berbeda berkaca kepada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lampau.
"Ketika apa yang dilakukan pemerintahan Bapak SBY selama dua periode, apakah itu sesuai yang dijanjikan kepada rakyat?
Dan dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," pungkas Hasto. [rin]
