WahanaNews.co | Pengusaha nasional sekaligus adik
kandung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sempat membeberkan
alasan keterlibatan perusahaannya dalam ekspor benih lobster alias benur.
Diketahui,
perusahaan milik Hashim, PT Bima Sakti Mutiara, menjadi salah satu perusahaan yang
mendapatkan jatah ekspor benur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).
Baca Juga:
Mengerikan, Menteri Trenggono Ingatkan Semakin Banyak Orang Kurang Pangan di Dunia
Direktur
Utama PT Bima Sakti Mutiara adalah Saraswati Djojohadikusumo.
Saraswati
merupakan anak dari Hashim, yang saat ini tengah bertarung dalam Pilkada Tangerang
Selatan dari Partai Gerindra.
Dalam
sebuah video lama yang kembali diunggah oleh Saraswati di akun Facebook dan YouTube-nya, seperti dilihat redaksi pada Jumat (4/12/2020), Hashim
membeberkan alasan perusahaan miliknya masuk ke bisnis ekspor benih lobster.
Baca Juga:
Menteri KKP Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal
"Saya
sudah bergerak di bidang kelautan 34 tahun, 34 tahun, tahun 1986. Kami pertama
kali ekspor mutiara tahun 1989. Kami sudah berurusan dengan yang namanya KKP
beberapa dasawarsa," ucap Hashim.
Dengan
kata lain, dia menegaskan, perusahaannya sudah berkecimpung di sektor kelautan
dan perikanan jauh sebelum politikus Partai Gerindra, Edhy Prabowo,
ditunjuk menjadi Menteri KP.
Ia
mengungkapkan, alasannya masuk ke bisnis lobster karena kondisi iklim usaha
mutiara yang dalam kondisi sulit beberapa tahun lalu.
Tujuannya,
agar perusahaan tetap bisa bertahan.
"Lima
tahun lalu bisnis mutiara kami mengalami kerugian dan mandek. Itu mungkin pasar
dunia demikian. Sewaktu itu kita berpikir diversifikasi. Karyawan itu ada 214
orang, daripada PHK 2014 orang, mending kita cari bidang lain," ujar
Hashim.
Lobster
sendiri sebenarnya hanya salah satu lini bisnis yang dijalankan PT Bima Sakti
Mutiara, sehingga dirinya keberatan perusahaannya selalu dikaitkan dengan
polemik ekspor benih lobster.
"Kita
tak hanya budidaya lobster. Kami juga budidaya teripang, bisnis kepiting,
kerapu, dan berbagai macam ikan lainnya. Teripang untuk apa? Untuk (bahan)
obat-obatan, di luar negeri banyak yang perlu," kata Hashim.
"Kemudian
untuk kosmetik, makanan, dan sebagainya. Bukan hanya lobster, tapi budidaya
lain-lain juga kok. Seolah selalu izin ekspor lobster (yang digemborkan),"
tambah Hashim.
Klarifikasi
Saraswati Djojohadikusumo
Saraswati
Djojohadikusumo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus
keponakan dari Prabowo Subianto ini, memastikan perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara,
yang mendapatkan izin ekspor benur, hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor.
Meski
kini mengaku sudah tidak aktif sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara,
Saraswati Djojohadikusomo mengeklaim perusahaan malah telah melakukan
pelepasliaran benih lobster ke alam.
"Saya
bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur
sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah
pelepasliaran atau restocking lobster
ke alam," kata Sara, dalam keterangannya.
Karena
itu, dia pun membantah keterkaitan perusahaan dengan kasus suap ekspor benur
yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Ia
mengatakan, kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.
Selain
itu, Sara mengatakan, sama sekali tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur.
Semua
perusahaan yang terdaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara, melalui proses yang
sama.
"Kami
melalui proses pendaftaran untuk izin sama seperti 60 perusahaan lain yang
mendapatkan izin," ujar dia.
Menurut
Saraswati Djojohadikusumo, mencuatnya isu tersebut berkaitan erat dengan
pencalonannya sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020.
"Saya
tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya
dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini bukanlah hal baru. Dan
sayangnya, dugaan saya benar," ujar Saraswati.
Ia menegaskan,
tidak akan goyah dengan isu yang menerpa dirinya ini. Sebab, dia yakin dirinya
tidak salah.
Diberitakan,
Menteri KP, Edhy Prabowo, bersama sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) dan anggota keluarga ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) lalu.
Setelah
diperiksa, Edhy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait
izin ekspor benih lobster.
Politisi
Partai Gerindra ini diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000
dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.
Perusahaan
tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster,
karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut
Rp 1.800 per ekor.
Selain
Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini, yaitu
staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misata,
pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan
Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak
swasta bernama Amiril Mukminin. [qnt]