Wakil Menteri Transmigrasi ini menambahkan, konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, menurut Viva, meski koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan.
"Asumsi itu tentu tidak berlaku jika paslon terpilih di dukung oleh partai politik yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Tetapi dari catatan, sejak pemilu 1999, siapapun presidennya dipastikan akan berusaha membangun kekuatan mayoritas di DPR. Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan presidential threshold sudah tidak ada lagi, maka prediksi di pilpres 2029 akan memunculkan banyak paslon," kata Viva.
Baca Juga:
Sepanjang Reses Ke-III, Dariyanto Rangkum Aspirasi Warga Soal Infrastruktur dan Pendidikan
Sebelumnya, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen," kata Bahlil, Jumat (5/12/2025).
Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir di puncak HUT Golkar ini. Kembali ke Bahlil, ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi saat ini keluar-masuk.
Baca Juga:
Rajut Semangat Kebersamaan di HUT ke-61, Golkar Nias Utara Bagikan 1.000 Paket Sembako
Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. "Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang," tutur Bahlil.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
